Sikapi Ultimatum Akan Dicopot Presiden, Polda Riau Petakan Lahan Gambut

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Jajaran Kepolisian Daerah Riau melakukan pemetaan lahan gambut sebagai upaya menekan angka kebakaran lahan dan hutan pada 2016 serta menyikapi ultimatum Presiden Joko Widodo terkait pencopotan Kapolda yang dianggap gagal menangani bencana menahun tersebut.
          
"Saat ini jajaran Polres se Riau tengah memetakan daerah gambut yang rawan kebakaran lahan dan hutan serta terus berusaha menegakkan hukum," jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Selasa.
         
Dia menjelaskan langkah itu dilakukan sedini mungkin meski saat ini Provinsi Riau dalam kondisi musim hujan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Polda Riau melalui personil Babinkamtibmas terus berupaya melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan meski saat ini masih dalam musim hujan.
          
Sementara itu, terkait ultimatum Presiden, dia menjelaskan bahwa hal itu merupakan sebuah resiko dari tugas yang diemban.
          
"Pada dasarnya, kita bersama dengan instansi terkait lainnya terus berusaha meminimalisir terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Riau," tegasnya.
         
Menurut Guntur, Presiden Joko Widodo memang menekankan setiap kepala satuan wilayah melakukan pencegahan Karhutla. Hal ini juga dipantau atau dimonitor oleh Pemerintah Pusat.
          
"Apabila tidak maksimal, memang ada sanksi yang akan diberikan Presiden berupa pencopotan. Apalagi kalau kebakarannya meluas dan menimbulkan bencana asap," sebut Guntur.
         
Sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencopot Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang wilayahnya paling banyak mengalami kebakaran lahan dan hutan mulai tahun ini sebagai efek ganjaran dan hukuman (reward and punishment).
          
Jokowi menyampaikan hal tersebut pada saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/1).
          
Presiden mengemukakan, jika lahan dan hutan di wilayah kerjanya semakin banyak yang terbakar, maka baik Pangdam maupun Kapolda akan diganti alias dicopot.
          
Sebaliknya, Presiden menyatakan pula, bagi Pangdam dan Kapolda yang wilayahnya tidak mengalami kebakaran lahan dan hutan, maka masing-masing memperoleh promosi.
          
Menurut Presiden, seluruh jajaran di daerah menjadi kunci bagi penanganan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan, termasuk Komandan Resort Militer (Danrem), Komando Rayon Militer (Koramil), Kepolisian Sektor (Polsek) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

loading...