Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator setempat pertanyakan niat salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor minyak dan gas bumi (migas) yakni PT Riau Petroleum atas ketertarikan dalam mengelola secara bersama Blok Siak dengan PT Pertamina.
"Kita sampai saat ini, belum melihat laporan (PT Riau Petroleum) secara resmi. Termasuk dapat kerjasama atau tidaknya blok (Siak) itu serta bagaimana jalinannya," kata Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson di Pekanbaru, Rabu.
Bulan Oktober 2014, ucap dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membahas tentang kerjasama Blok Siak.
Pemprov Riau mengklaim bahwa mengelolaan secara bersama akan terjalin antara PT Pertamina dengan PT Riau Petroleum untuk Blok Siak dengan masih mampu memproduksi minyak mentah rata-rata sekitar 1.500 sampai 2.000 barel per hari
Blok tersebut berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan memiliki beberapa lapangan minyak seperti Batang Siak, Buaya, Jingga, Kelabu, Lindai, Menggala So Siak, Tanjung Medan, Ujung Tanjung dengan jumlah luas wilayah kerja sekitar 2.484 kilometer.
Produksi minyak dihasilkan, langsung dikirimkan ke Kota Dumai, Provinsi Riau untuk diproses sesuai dengan perjanjian kontraktor kontrak kerja sama.
Selama ditangani PT Chevron Pacific Indonesia, perusahaan itu telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keberlangsungan operasi produksi enam bulan masa transisi sejak 27 November 2013 hingga 27 Mei 2014, sebagian diekspor dan sebagian lagi diproses pada kilang minyak Putri Tujuh Dumai.
"Yang jelas kami belum dengar khusus untuk Blok Siak ini. Sepanjang PT Riau Peroleum tidak gunakan APBD, saya kira tak apa-apa. Karena stasus perusahaan ini, kan sudah BUMD. Mungkin bisa jalin komunikasi dengan perusahaan lain," terang Aherson.
PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2014, resmi mulai mengelola Blok Siak, Riau, setelah kontrak kerja sama antara pemerintah dan PT Chevron Pacific Indonesia dalam pengelolaan blok tersebut berakhir.
Direktur Hulu Pertamina M Husen mengatakan PHE melalui PT PHE Siak resmi beroperasi setelah penyerahan tiga lapangan di Lapangan Lindai pada Rabu (28/5) pukul 00.00 WIB.
"Ini adalah momen yang sangat penting. Setelah pembahasan selama 6 bulan, akhirnya Blok Siak yang berlokasi di Provinsi Riau ini telah resmi diambilalih pengelolaannya oleh PHE Siak," katanya.
"Produksi dari Blok Siak saat ini mencapai kisaran 1.800 barel per hari. Dengan mengusai 100 persen Blok Siak terdiri dari Lapangan Lindai, Lapangan Batang dan Lapangan South Menggala, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penambahan produksi PHE dan Pertamina," ujar dia.
Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman waktu itu meminta Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pengelolaan bersama Blok Siak dengan badan usaha milik daerah.
Dia mengatakan pihaknya sudah sepakat menunjuk PT Riau Petroleum sebagai badan usaha milik daerah yang akan dilibatkan dalam pengelolaan Blok Siak.
"Kami menginginkan lebih dari 10 persen, tetapi itu tergantung dengan pembahasan dan kesiapan para pemilik modal," katanya
"Kita sampai saat ini, belum melihat laporan (PT Riau Petroleum) secara resmi. Termasuk dapat kerjasama atau tidaknya blok (Siak) itu serta bagaimana jalinannya," kata Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson di Pekanbaru, Rabu.
Bulan Oktober 2014, ucap dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membahas tentang kerjasama Blok Siak.
Pemprov Riau mengklaim bahwa mengelolaan secara bersama akan terjalin antara PT Pertamina dengan PT Riau Petroleum untuk Blok Siak dengan masih mampu memproduksi minyak mentah rata-rata sekitar 1.500 sampai 2.000 barel per hari
Blok tersebut berlokasi di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan memiliki beberapa lapangan minyak seperti Batang Siak, Buaya, Jingga, Kelabu, Lindai, Menggala So Siak, Tanjung Medan, Ujung Tanjung dengan jumlah luas wilayah kerja sekitar 2.484 kilometer.
Produksi minyak dihasilkan, langsung dikirimkan ke Kota Dumai, Provinsi Riau untuk diproses sesuai dengan perjanjian kontraktor kontrak kerja sama.
Selama ditangani PT Chevron Pacific Indonesia, perusahaan itu telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga keberlangsungan operasi produksi enam bulan masa transisi sejak 27 November 2013 hingga 27 Mei 2014, sebagian diekspor dan sebagian lagi diproses pada kilang minyak Putri Tujuh Dumai.
"Yang jelas kami belum dengar khusus untuk Blok Siak ini. Sepanjang PT Riau Peroleum tidak gunakan APBD, saya kira tak apa-apa. Karena stasus perusahaan ini, kan sudah BUMD. Mungkin bisa jalin komunikasi dengan perusahaan lain," terang Aherson.
PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak perusahaan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2014, resmi mulai mengelola Blok Siak, Riau, setelah kontrak kerja sama antara pemerintah dan PT Chevron Pacific Indonesia dalam pengelolaan blok tersebut berakhir.
Direktur Hulu Pertamina M Husen mengatakan PHE melalui PT PHE Siak resmi beroperasi setelah penyerahan tiga lapangan di Lapangan Lindai pada Rabu (28/5) pukul 00.00 WIB.
"Ini adalah momen yang sangat penting. Setelah pembahasan selama 6 bulan, akhirnya Blok Siak yang berlokasi di Provinsi Riau ini telah resmi diambilalih pengelolaannya oleh PHE Siak," katanya.
"Produksi dari Blok Siak saat ini mencapai kisaran 1.800 barel per hari. Dengan mengusai 100 persen Blok Siak terdiri dari Lapangan Lindai, Lapangan Batang dan Lapangan South Menggala, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penambahan produksi PHE dan Pertamina," ujar dia.
Wakil Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman waktu itu meminta Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pengelolaan bersama Blok Siak dengan badan usaha milik daerah.
Dia mengatakan pihaknya sudah sepakat menunjuk PT Riau Petroleum sebagai badan usaha milik daerah yang akan dilibatkan dalam pengelolaan Blok Siak.
"Kami menginginkan lebih dari 10 persen, tetapi itu tergantung dengan pembahasan dan kesiapan para pemilik modal," katanya
