Gugatan Pilkada Sumbar Ditolak MK, Irwan Prayitno-Nasrul Abit Dilantik Maret

Padang, (Antarariau.com) - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon Gubernur Sumatera Barat nomor urut 1 Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-FB).
         
Wakil Gubernur Sumbar terpilih, Nasrul Abit yang memantau jalannya persidangan di Jakarta menyampaikan putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat menyebutkan gugatan yang diajukan MK-FB tidak dapat diterima.
         
"Dengan adanya keputusan MK, maka diharapkan setiap pihak dapat menyatu kembali untuk pembangunan Sumbar ke depan," kata Nasrul Abit dihubungi dari Padang, Jumat.
         
Ia mengatakan MK ialah lembaga peradilan terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga hendaknya hasil keputusan dapat diterima semua pihak dan dapat menyatukan kembali setiap pihak untuk kepentingan Sumbar.
         
Ketua Tim Pemenangan Cagub Sumbar terpilih Irwan Prayitno-Nasrul Abit (IP-NA), Budi Syukur mengatakan keputusan MK tersebut pasti telah melewati banyak pertimbangan dan merupakan keputusan yang adil dalam menyikapi proses demokrasi di Sumbar.
         
Sebelumnya Pengamat Hukum Universitas Ekasakti, Naldi Gantika telah memperkirakan gugatan MK-FB tersebut bisa ditolak MK karena berdasarkan Peraturan MK nomor 1 pasal 6 tahun 2015, syarat selisih suara sengketa hasil pemilu tidak melebihi 0,5 persen berdasarkan jumlah penduduk.
         
Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi KPU Sumbar pada 19 Desember 2015, IP-NA memperoleh 1.175.858 suara atau 58,62 persen, sedangkan MK-FB memperoleh 830.131 suara atau 41,38 persen.
         
Sementara Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek menyampaikan pelantikan kepala daerah pemenang pemilu 9 Desember 2015 akan dilaksanakan dalam dua gelombang.
         
Ia mengatakan informasi dari Dirjen Otonomi Daerah dan Sekretaris Jendral Kemendagri, pelantikan gelombang pertama yang tidak ada sengketa di MK dilakukan akhir Maret dan gelombang dua yang bersengketa di MK tetap pada Juni 2016.
         
"Hal ini masih berupa usulan. Sedangkan kepastiannya adalah keputusan presiden," ujarnya.

loading...