Pekanbaru, (Antarariau.com) - Menteri Sosial Khofifah Indar parawansa menyatakan belum akan membantu korban banjr di beberapa kabupate/kota di Provinsi Riau karena dinilai masih bisa ditanggulangi oleh daerah.
Hal tersebut kata dia mengacu pada standar prosedur operasional bencana banjir. Dikatakannya jika bupati/walikota sudah mengeluarkan Surat Keputusan status darurat, untuk kebutuhan beras kepala daerah itu bisa menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai dengan jumlah 100 ton.
Kemudian jika sudah terpakai ternyata masih membutuhkan, selanjutnya pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur untuk mengeluarkan SK status darurat. Dengan keputusan itu gubernur bisa mengeluarkan beras hinga 200 ton.
"Kalau sudah di atas 200 ton baru Kementrian Sosial," ujarnya di Pekanbaru.
Saat ini, kata dia berdasarkan laporan Bulog Riau-Kepri, dalam waktu dekat jika Bupati Kampar akan menggunakan 100 ton CBP berasnya sudah siap. Karena cadangan beras di Riau cukup untuk tujuh bulan ke depan, terlebih lagi Bulan Maret nanti juga sudah panen raya.
Kemudian untuk bantuan yang lain, dia menyebutkan pihaknya terus menyalurkan buffer stock kepada dinas sosial di provinsi. Stok tersebut bisa dipakai kabupaten/kota manapun dan jika sudah habis semua bisa diminta yang dari nasional.
"Kalau di Sumatera itu bisa digunakan yang di Palembang, kalau di Riau sudah digunakan atau belum tanya ke dinsos masing-masing," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman juga mengatakan kalau untuk beras masih cukup. Nanti akan dilihat perkembangannya apakah masih bisa digunakan.
"Kalau butuh lagi kita tambah, minta ke Bu Menteri. Kalau dilihat kebutuhan beras masih banyak yang bisa dipakai," ujarnya.
Terkait bantuan lainnya, dia mengatakan nanti dalam kunjungan menteri ke lokasi banjir akan dilihatnya apa yang kurang. Dia mengakui bantuan untuk selimut memang kurang.
"Nanti kita sampaikan waktu Ibu Menteri mengunjungi korban," jelasnya.
Mensos Belum Akan Bantu Korban Banjir Riau, Ini Alasannya
