Pekanbaru, (Antarariau.com) - Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi Loade Muhammad Syarif mengharapkan kedepannya Pimpinan di Provinsi Riau tidak ada lagi yang berurusan dengan lembaga anti rasuah tersebut setelah tiga gubernur sebelumnya mengalami hal itu.
"Saya tidak mau lagi pimpinan di Provinsi Riau ini berurusan dengan KPK. Tapi setelah pimpinannya diambil, juga tidak terjadi perubahan signifikan di Provinsi Riau," katanya di Pekanbaru, Kamis menjelaskan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan supervisi sektor energi tahun 2016 yang dihadiri oleh Sekretaris Jendral Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Wakil SKK migas, Dirjen Migas, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman sebagai tuan rumah.
Lebih lanjut ia mengatakan kasus korupsi yang pernah menyeret para pemimpin di Riau merupakan contoh yang buruk bagi Indonesia. Menurutnya Riau punya kekhususan karena punya sumber daya alam yang banyak, maka pelaporannya juga banyak yang masuk.
"Maaf Pak Andi (Plt Gubernur Riau) saya harus terus terang bahwa Riau menjadi contoh yang buruk karena mengingat pimpinannya pernah terjerat korupsi," ujarnya.
Oleh karena itulah, lanjut dia, kedatangannya bertujuan untuk mengawasi semua kekayaan alam di Riau. Agar semuanya dikelola dengan "akuntable" dan transparan dan masyarakat di Riau mendapatkan kesejahteraan.
Terkait dengan energi dan sumber daya mineral, dia menegaskan KPK menaruh perhatian besar karena potensi yang besar mulai dari hulu ke hilir. Maka prosesnya itu yang perlu perbaiki karena, kata dia negara sudah ditaksir rugi triliunan rupiah.
Meski begitu untuk korupsi di Riau ia tidak menjelaskan detail angka kerugiannya."Yang jelas dari Riau kasusnya sawit itu paling banyak, infrastruktur dan pembangunan gedung," ungkapnya.
Oleh Diana Syafni
KPK: Riau Menjadi Contoh Buruk Kasus Korupsi, Jangan Tejadi Lagi
