Jelang Musrembang, Pemprov Riau Gelar Konsultasi Publik Untuk Himpun Aspirasi

Pekanbaru, (Antarariau.com)- Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengadakan forum konsultasi publik untuk menghimpun aspirasi publik dari seluruh lapisan dalam perancanngan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Saya mengapresiasi semua lembaga yang mau bersama-sama dengan pemerintah memberi masukan demi kemajuan Provinsi Riau,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Senin.

Forum tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Muhammad Yafiz, DPRD Riau, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menurutnya forum konsultasi tersebut dirasanya pas mengingat Provinsi Riau sedang mengalami perlambatan ekonomi dua sektor yang diunggulkan yaitu sektor migas dan perkebunan mengalami penurunan.

Dikatakanya bahwa perlu terobosan untuk memperkuat sektor perekonomian salah satunya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang dicanangkan. Karena di tengah perlambatan ekonomi banyak potensi yang bisa diproyeksikan tumbuh bersama begitu juga dengan sumber daya manusianya.

“Usulan dan saran ini akan kita akormordir nantinya, akan ada musrembang 18 April 2016," ujarnya.

Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai persoalan mulai dari persoalan daerah perbatasan, kebakaran hutan dan lahan, pendidikan, sektor ekonomi dan persoalan lainnya. Selain itu dia juga menanggapi mengenai abrasi yang juga menjadi pembahasan seperti yang terjadi di Bengkalis, Meranti, dan Rokan Hilir dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat serta sudah juga ditinjau langsung kelokasi tujuan.

Terkait infrastruktur, diskusi juga menyinggung persoalan Stadion Utama Riau dan Jembatan Siak IV yang sudah terbengkalai.“Mengenai Stadion Utama tidak bisa kita selesaikan karena bermasalah hukum, jika ada putusan secara hukum kita bayar dan kita selesaikan," katanya.

Soal dana desa dia mengatakan akan mengawasi pengelolaannya, aturan peruntukan dana desa. Pihaknya mengatakan sudah mengadakan pelatihan kepada setiap Kepala Desa dan pendamping desa.

“Untuk penanggulangan bencana kita tidak pernah berhenti kita berusaha terus agar bisa diatasi,” sebutnya.

Plt Gubernur Riau juga menegur lambannya SKPD bekerja sehingga berimbas pada lambannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016, “Sekda dan Dewan sudah bersusah payah mengesahkan APBD tapi nyatanya SKPD masih ada yang lambat dalam bekerja,"ujarnya

Oleh Diana Syafni