Bengkalis, (Antarariau.com)- Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menggelar pengawasan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga terwujud tatanan pemerintah yang baik dan bersih.
Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan, sebagai refleksi implementasi berbagai pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan evaluasi dan pengawasan, Pengawasan akan memberikan berbagai masukkan bagi penyempurnaan kebijakan yang telah, sedang, maupun ke depannya. Khususnya yang berfokus pada kinerja pengawasan.
“Pada dasarnya, tata kelola pemerintahan adalah siklus manjemen yang berkesinambungan, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, mulai dariperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan," kata Amril Mukminin ketika pembukaan Pengawasan Daerah (Larwasda) Bengkalis tahun 2016 di Aula Lantai II Inspektorat, Jalan Antara Bengkalis, Jumat (29/4).
Menurut dia, sistem pengendalian internal merupakan aspek penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai, yang salah satunya adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.
“Untuk itu, paradigma aparat pengawas internal pemerintah (APIP) tentu juga harus berubah. Tidak sekedar melakukan pengawasan yang sifatnya represif. Namun juga dituntut melakukan sistem pengendalian kualitas, supervisi, dan konsultansi,” ujarnya lagi.
Ia menjelaskan, pengawasan oleh APIP bukan untuk mengungkap kesalahan apalagi menjatuhkan, melainkan membantu SKPD, agar program kegiatan yang dilaksanakan senantiasa berada pada jalur yang benar, sesuai rencana dan alokasi anggaran.
Hadir dalam pembukaan Larwasda yang akan berlangsung hingga Sabtu besok itu, diantaranya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP RI Provinsi Riau Sueb Cahyadi, Inspektur Provinsi Riau Evandes Fajri, dan Inspektur Kabupaten Bengkalis yang diwakili Sekretaris Suparjo.
Kemudian, Pelaksana Tugas Asisten Tata Praja Hj Umi Kalsum, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis.
Wujudkan Pemerintah yang Bersih KKN, Pemkab Bengkalis Gelar Pengawasan Daerah
