Pelalawan, (Antarariau.com) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pelalawan sampai dengan jajaran ditingkat Kecamatan masih sering meminta pungutan kepada masyarakat di setiap layanannya seperti pembutan KTP, Akta, dan Kartu Keluarga (KK) yang sebenarnya sudah gratis.
"Banyak pengaduan masyarakat yang diterima DPRD terkait masih adanya pungutan liar disetiap layanan administratif di Disdukcapil," kata Said Masudi dari Fraksi Golkar DPRD Pelalawan, Rabu.
Menurutnya pembuatan KTP,KK dan Akta sudah digratiskan oleh pemerintah tetapi masih ada oknum Disdulcapil yang meminta uang kepada masyarakat atas jasa layanan yang diberikan.
"Ini terjadi di tingkat kecamatan maupun kabupaten,"ujarnya.
Hal ini disampaikan juga olehnya ketika rapat paripura pertanggung jawaban anggaran 2015, selasa 3/5.
"Kedepannya ini harus menjadi perhatian pemerintah agar pelayanan di SKPD lebih baik lagi,"ucapnya.
Tidak hanya dari fraksi Golkar yang memberikan catatanya mengenai pungutan liar di lingkungan Disdukcapil tetapi juga dari fraksi Gerindra.
"Kami terima pengaduan masyarakat mengenai masalah ini makanya harus ada pembahasan mengapa dari pelayanan gratis menjadi berbayar,"ujar Sekretaris fraksi Gerindra, Rustam Sinaga.
Ia berharap tidak ada SKPD yang melakukan pungutan liar jika layanan itu memang gratis karena akan merugikan masyarakat dan menciptakan persepsi jelek kinerja pemerintah di mata rakyat. (Agustine Sri Pamungkas)
Meski Gratis Disdukcapil Pelalawan Masih Sering Minta Pungli pada Masyarakat
