Pekanbaru, (Antarariau.com) - Akademisi yang juga pakar bidang hukum perburuhan dari Universitas Andalas Padang, Dr.Khairani,SH,MH menilai masih banyak dinas-dinas atau badan di lingkup pemerintah daerah yang membayarkan upah bagi pekerja honorer jauh di bawah ketentuan UMP.
"Kebijakan ini sangat tidak manusiawi, padahal pekerja honorer adalah aset daerah yang menjadi bagian dari pendukung produktivitas kegiatan pemerintahan daerah, bahkan mereka bekerja pada jumlah jam yang sama dengan PNS lainnya," kata Khairani saat dihubungi di Padang, Rabu.
Pemberian upah yang rendah di lingkup instansi pemerintah daerah sudah sejak lama dan kini masih menjadi persoalan yang mendasar sehingga saat peringatan May Day, banyak tenaga honorer ikut bersama buruh menggelar aksi dan mengajukan berbagai aspirasi khususnya persoalan upah.
Menurut dia, sebut saja honorer guru, honorer di dinas Pekerjaan Umum, dan honorer pendamping petugas lapang penyuluh pertanian, honorer dinas kesehatan, honorer tenaga kebersihan, dan lainnya atau sering disebut tenaga harian lepas di dinas atau pada badan-badan pemerintah daerah masih menerima upah yang tidak layak atau tidak sesuai dengan standar kelayakan hidup mereka.
"Untuk pembayaran honor pada pekerja di pemerintahan ini juga menjadi pertanyaan mendasar apakah pemerintah daerah sudah memberlakukan hak kebutuhan pekerja itu sesuai UMP?" katanya.
Sebab katanya dan menekankan, bahwa jika ditinjau dari sudut kepegawaian dan pemberi kerja, maka honorer adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan konsep kerja melakukan hubungan dinas publik sehingga hukum yang berlaku tentu UU ASN.
Bahkan, katanya menekankan, bahwa dalam UU ASN disebut ereka (honorer, red) punya hak atas gaji dan fasilitas, kata Khairani selain dosen Unand, juga mengajar di perguruan tinggi di Pekanbaru, Riau, telah melakukan berbagai penelitian perburuhan antara lain tentang perlindungan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan perburuhan, perlindungan tenaga kerja wanita pada perusahaan tekstil.
Mirisnya, yang terjadi saat ini gaji yang mereka terima masih banyak yang dibawah UMP, sehingga masalah gaji honorer Pemda ini harus secepatnya diatur agar ada keseragaman dan kepastian hak (gaji) yang mereka terima.
Dona (45), yang telah sepuluh tahun menjadi tenaga honor di salah satu instansi pemerintah di Sumatera Barat itu, mengaku upah (honor) yang dia terima selalu rata-rata dibawah standar UMP, bahkan terkadang dipotong oleh bagian keuangan dengan alasan tertentu.
"Setiap bulan kini kami hanya memperoleh Rp1.050.000 padahal standar UMP Provinsi Sumatera Barat adalah Rp1,8 juta," katanya Dona yang diakui sama kalangan tenaga honor lainnya seperti Ref (28), Asri (34), Yudi (40) dan Chairil (49).
Penerimaan upah (honor) sebesar Rp1.050.000 itu jelas tidak sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, belum termasuk bayar kontrakan rumah, biaya anak sekolah, dan diyakini kami tidak akan sanggup membayar premi BPJS Kesehatan untuk seluruh anggota keluarga setiap bulannya.
Mirisnya, katanya lagi, ketika mendapat pekerjaan tambahan dengan mengerjakan proyek-proyek penunjukan langsung dari dinas atau badan terkait, pada pembangunan saluran drainase atau selokan permukiman penduduk, justru atasan langsung memotong honor proyek yang diterima.
"Jika dipertanyakan, malah atasan langsung menyudutkan dengan kata-kata mau bekerja atau tidak, kan.. sudah bekerja dari pada jadi pengangguran..? Nasib kami ini sepertinya tidak menjadi perhatian serius bagi pemda, padahal honorer juga WNI yang berhak mendapatkan pekerjaan, pelayanan kesehatan dan penghidupan yang layak.
Memang, katanya, kalangan tenaga honor akan terus menjadi "orang kecil" tidak berdaya dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya, dan selamanya atau sampai tua akan tetap menjadi orang kecil dari pada menganggur.
"Kalau kami menggangur jelas akan banyak menimbulkan beban bagi pemerintah juga pada akhirnya, mohon bapak Presiden Jokowi juga memperhatikan nasib kami para honorer ini," keluhnya.
Akademisi: Pemerintah Daerah Lebih Banyak Bayar Upah di Bawah UMP
