Susun Ulang RPJPD 2005-2015, Pemprov Riau Minta Masukan Berbagai Stakeholder

id susun ulang, rpjpd 2005-2015, pemprov riau, minta masukan, berbagai stakeholder

Susun Ulang RPJPD 2005-2015, Pemprov Riau Minta Masukan Berbagai Stakeholder

Diana Syafni

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menyusun revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 meminta masukan dari stakeholder di daerah setempat menyesuaikan dengan RPJP Nasional.

"Jadi sebetulnya kita mengikuti UU 17 tahun 2017 tentang RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Riau menyesuaikan dengan RPJP nasional, artinya visi tadi masih tetap visi riau 2020, itu yang kita bahas dan kita minta masukan dari stakeholder yang ada pada saat rapat," kata Pelaksana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang di sampaikannya pada acara forum konsultasi publik Revisi RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 di Pekanbaru, Senin.

Berdasarkan visi Riau 2005-2025 yakni terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarkat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara tahun 2020.

"Dari sisi perekonomian kita perlu mensinergikan dengan the homeland of melayu, saya mau menyebut itu sebagai payung," kata dia menambahkan.

Menurutnya dari sisi ekonomi capaian sektor perekonomian 2005-2009 memang belum maksimal, dan daerah setempat sedang menuju capaian tersebut dengan meningkatkan daya saing dan efisiensi serta terobosan yang mensinergikan sektor perekonomian dengan kebudayaan melayu.

Dijelaskan pria yang akrab di sapa Andi Rachman ini tagline "the homeland of melayu" sebagai payung selain mendukung sektor perekonomian juga menyatukan masyarakat Riau yang heterogen.

"Saya sebut sebagai payung karena di Riau, masyarakat berasal dari berbagai etnis, budaya dan agama, tagline tersebut the homeland of melayu dapat mempersatukan kita," kata dia menjelaskan.

Namun begitu, ia menjelaskan dengan dengan visi Riau tersebut bukan berarti daerah setempat tidak mengedepankan sektor unggulan seperti migas dan perkebunan.

"Sektor pariwisata yang kita angkat,manufactur kita harapkan berkembang bukan berarti kita meninggalkan sektor migas atau sektor perkebunan karena kedua ini sektor sudah matang dari sisi pemberdayaan manusia, akses financial/modal perbankan, jangkauan pasar, jadi sekarang energi dan APBD yang ada kita fokuskan kepada infratruktur di peisisir, pariwsata, manufactur," kata dia lagi.

Besar harapannya agar semua pihak memberikan sumbangsih untuk keberhasilan visi Riau tersebut dengan bekerja sesuai tupoksi masing-masing.

"Kita sama-sama sukseskan dengan tupoksi masing-masing, setiap SKPD berkewajiban meneterjemahkan kebawah, ke masyarakat," katanya lagi.

Hadir ditempat yang sama Ketua Komisi E, Masnur mengemukakan masukan mengenai dokumen perencanaan di kabupten/kota harus disinkronkan dengan perencanaan di provinsi.

"Saya beri masukan kalau dokumen perencanaan di 12 kabupaten/kota sering tidak singkron dengan dokumen perencanaan Provinsi," ujarnya.