Pelalawan, (Antarariau.com) - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai industri kertas di Provinsi Riau mengklaim, pelibatan warga terutama di tingkat desa, dinilai lebih efektif dalam mencengah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Minimal para warga, jadi sadar akan bahaya karlahut terutama di desa yang jalankan program desa bebas api. Tahun ini, kita ikutkan 20 desa berada di sepanjang Sungai Kampar," papar Manager Corporate Communication RAPP, Djarot Handoko di Pelalawan, Ahad.
Ia merinci, 20 desa sepanjang aliran Sungai Kampar tersebut berada pada tiga kabupaten di Riau, terdiri dari 12 desa di Pelalawan, tiga desa di Siak, tiga di Kepulauan Meranti dan dua dari desa sebagai mitra perusahaan penghasil pulp dan kertas itu.
Masing-masing desa tersebut, lanjutnya, lalu dipilih seorang warga desa setempat untuk memantau situasi dan kondisi terkini terkait karlahut, karena awal Juni tahun ini Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setempat memperkirakan mulai masuki kemarau.
Desa bebas api ini merupakan kelajutan dari program dua tahun sebelumnya sebagai proyek percontohan, dimana tahun 2014 sebanyak 4 desa dan lalu pada 2015 terdapat 9 desa, diantaranya 6 desa mendapat penghargaan Rp50 sampai Rp100 juta dalam bentuk perbaikan infrastuktur pada wilayah desanya.
Tercatat data pihaknya sebelum ada program tersebut di tahun 2013, masih terdapat sekitar 1.000 hektare hutan dan lahan terbakar. Namun setelah program itu digulirkan, pada 2014 luas lahan terbakar bisa ditekan menjadi sekitar 600 hekatare dan tahun 2015 hanya 50 hektare lebih.
"Kita beri insentif bagi warga desa untuk tidak buka lahan dengan cara bakar seperti solusi ditawarkan traktor tangan, lalu membangun kapasitas warga dalam deteksi potensi kebakaran, alternatif bercocok tanam dengan tidak gunakan api dan penyuluhan tentang dampak negatif bahaya kebakaran," ucap Djarot.
Lurah Pelalawan, Edi Arifin yang kelurahannya ikut program desa bebas api tahun ini mengaku, pihaknya semakin gencar melakukan sosialisasi pembukaan lahan tanpa membakar dan sekaligus memberikan pengetahuan bahaya pidana berupa penjara oleh aparat hukum.
Dia mengatakan, sekitar 30 persen hidup dari lahan pertanian terutama bercocok tanam di lahan seluas 61 hektare milik pemerintah daerah setempat, lalu 30 hidup dari sektor perikanan dan sisanya dari lain-lain.
Pada tahun 2014 di Kelurahan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Pelalawan, masih terdapat 14 hektare lahan dan hutan terbakar. Tetapi setelah ikut program desa bebas api di tahun 2015, jumlah lahan terbakar jauh berkurang hanya tersisa 0,5 hektare dan desanya berhak dapatkan Rp50 juta.
"Kini total 743 kepala keluarga, semakin antusias ikuti program pembukaan lahan tanpa bakar dan menerima berbagai bantuan lahan pertanian seperti padi dan sayur-sayuran untuk hidupi mereka," katanya.
Danrem 031/Wirabima, Brigjen TNI Nurendi sebelumnya mengatakan, sebanyak 163 desa dari total 1.800 lebih jumlah desa/kelurahan pada 12 kabupanten/kota di Riau dinilai rentan terhadap bahaya karlahut.
"Desa di kita (Provinsi Riau) terdapat 164 yang merupakan daerah rawan terbakar. 164 desa dari total 1.880 lebih desa atau kelurahan," papar dia.
Pihaknya mengantungkan harapan bagi warga masyarakat di Riau agar tidak lagi memiliki niat untuk membakar lahan dan hutan baik dengan segaja atau tidak disengaja.
"Kita tidak menginginkan adanya kebakaran hutan lahan dan tidak ingin ada pembentukan satgas penindakan. Sekarang, kita lakukan pencegahan, semua pihak sudah terpanggil," ujar Nurendi.
Pemerintah Provinsi Riau belum mencabut status siaga darurat kebakaran lahan dan hutan, sebagai upaya dalam mempercepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran setelah ditetapkan pada 7 Maret 2016.
RAPP: Melibatkan Warga Desa dalam Mencegah karhutla Lebih Efektif
