Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Provinsi Riau, Brigjen TNI Nurendi, meminta Gubernur Riau untuk memperpanjang status siaga darurat kebakaran yang akan habis berlakunya pada 4 Juni mendatang.
"Disimpulkan, saya mendukung perpanjangan status karena potensi kebakaran dari musim kemarau masih ada. Bagi yang tak siap biarkan saja. Yang tidak siap mendukung diperpanjang, maka itu kelompok orang yang bakar (lahan)," kata Brigjen TNI Nurendi di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin.
Sebelumnya, Pemprov Riau memberlakukan Status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan sejak bulan Maret 2016 hingga 4 Juni tahun ini. Nurendi mengatakan dengan keputusan ini, maka Satgas akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk menetapkan perpanjangan status itu secara resmi.
Menurut dia, alasan perpanjangan diambil Satgas karena dari prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru menyatakan potensi kebakaran masih ada karena Riau memasuki musim kemarau hingga November tahun ini. Ia mengatakan semua pihak di Riau harus menjaga kekompakan karena Presiden Joko Widodo sudah mengultimatum bahwa apabila bencana asap kembali terjadi, maka pejabat mulai dari Panglima Komando Distrik Militer, Komandan Resor Militer dan Kepala Kepolisian Daerah hingga jajarannya ke bawah akan dicopot.
"Pertimbangkan perpanjangan karena Juni itu musim kering, angin berhembus sampai utara sehingga kalau terbakar asapnya ke negara tetangga. Nanti dampaknya, marah-marahlah bapak dari pusat, dan malunya itu kita karena sudah tua dimarah-marahi," ujar Brigjen Nurendi.
Selain itu, ia mengatakan sangat penting untuk menjaga Riau untuk bebas asap karena pada Juli mendatang Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup di Kabupaten Siak.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edward Sanger, mengatakan pihaknya akan tetap menekankan pada tindakan preventif dibandingkan terlambat bersikap seperti yang terjadi saat bencana asap tahun 2015.
"Mungkin (status) bisa saja disamakan dengan Sumsel karena mereka sudah status siaga sampai 30 November, supaya penanggulangan bisa simultan untuk area Sumatera. Lagipula, kalau kita cabut status, maka BNPB tidak akan membantu lagi," katanya.
Dansatgas: Yang tidak Dukung Perpanjangan Status Siaga, Kelompok Pembakar Lahan
