Nella Marni
Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau meminta agar pemerintah pusat dan daerah memperhatikan Pulau Jemur, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
"Bagansiapiapi dan Pulau Jemur merupakan penghasil ikan terbesar di Indonesia, tetapi karena tidak diperhatikan menjadi tidak memberi dampak pada daerah," ujar Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanes, di Pekanbaru, Senin.
Menurutnya, jika pemerintah memperhatikan pulau tersebut, seharusnya bisa menghasilkan ikan terbesar. Tetapi masih seringnya kapal-kapal asing yang masuk untuk mencuri.ikan menjadikan sumber Daya Alam tersebut menjadi tidak bermanfaat begitu saja unuk daerah setempat.
"Saya masih sangat yakin Pulau Jemur dan Bagansiapiapi memiliki potensi ikan yang besar. Tapi karena banyak pencuri yang masuk, hasilnya belum memberikan manfaat yang banyak kepada nelayan, daerah dan provinsi Riau," ucapnya.
Dia mendengar banyak pengusaha yang memberi modal kepada nelayan, lalu usai penangkapan akan dipotong langsung. Begitu seterusnya kehidupan mereka.
"Coba saja pemerintah yang memberikan mereka modal, bukan pengusaha dan toke-toke. Yang hasil tangkapan mereka akan dipotong dengan utang-utangnya," ucapnya pula.
Ditegaskan dia, Pulau Jemur harus diisi dengan penduduk agar berpenghuni. Tidak hanya diisi oleh empat orang saja sebagai penjaga perbatasan.
"Disana saat ini hanya ada empat orang saja yang ditugaskan sebagai penjaga perbatasan, lalu mereka hanya dibekali dengan "pompong" atau perahu kecil," paparnya.
Kemudian dia jelaskan, saat Komisi B DPRD Riau berkunjung ke Pulau Jemur yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pertama kali yang ditanyakan oleh penjaga tersebut baterai senter, obat nyamuk, dan yang lainnya.
"Bayangkan ketika kami datang ke sana yang mereka tanyakan pertama kali itu baterai senter, obat nyamuk, mie instan. Bagaimana caranya mereka bakal bisa menjaga perbatasan yang dilewati oleh kapal-kapal besar," ungkap legislator ini.
Dikatakannya, melihat kondisi petugas yang ditempatkan di Pulau Jemur tersebut, tidak ada perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi pada daerah tersebut.
"Kemarin saat kami berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), kami tanyakan apakah Pulau Jemur itu termasuk ke dalam perairan Indonesia, karena tidak ada kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke sana," katanya pula.
Disampaikan dia, pihaknya sudah mendata penduduk yang mau pindah ke Pulau Jemur tersebut untuk menghuninya. Akan tetapi mereka minta dibekali kapal besar sebagai modal menangkap ikan.
"Jika mereka hanya dibekali pompong, hanya muat dua orang saja. Tetapi kalau kapal besar bisa muat banyak. Keluarga yang tinggal pun merasa aman karena mereka berangkat dan pulang bersama-sama," tutur politisi Gerindra ini.
Saat ini dikatakannya sedang menunggu konfirmasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan terkait surat
Hanya Dihuni 4 Orang, Marwan: Pulau Jemur Perlu Perhatian Pemerintah
