Jakarta, (Antarariau.com) - Menanggapi laporan media bahwa kemitraan bersama untuk kelapa sawit yang berkelanjutan Indonesia (IPOP) telah dibubarkan menyusul tekanan dari pejabat di Kementerian Pertanian, Jurukampanye hutan Greenpeace Indonesia, Annisa Rahmawati mengatakan:
“Standar nol deforestasi IPOP membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memasok pasar global dengan sawit yang tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Tanpa standar ini, Indonesia berisiko kehilangan bisnis dengan negara-negara lain. Bukannya mendukung dan mempromosikan inisiatif sektor swasta ini, pejabat pemerintah justru menggertak dan mengancam anggota IPOP.”
“Kementerian Pertanian perlu meletakkan prioritas dengan benar. Kebakaran hutan tahun lalu telah melumpuhkan ekonomi Indonesia dan meracuni masyarakat di seluruh wilayah. Daripada memburukkan IPOP dan anggotanya, pejabat pemerintah seharusnya segera mewujudkan rencana Presiden Joko Widodo untuk mengakhiri kebakaran hutan dengan menghentikan ekspansi industri sawit ke hutan dan gambut,” kata Annisa.
Sementara itu, dalam rilis medianya kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan jelas mengatakan pada hari ini bahwa standar milik pemerintah Indonesia untuk kelapa sawit yang berkelanjutan (ISPO) akan diperkuat dengan mengadopsi standard pasar internasional, hal ini bisa menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk meningkatkan standar ISPO ke tingkat yang setara sebagaimana yang telah dilakukan oleh IPOP. Sehingga negara mampu mewujudkan kelapa sawit bebas deforestasi, termasuk yang berasal dari petani kecil.
Ini Tanggapan Greenpeace atas Tekanan Kementerian Pertanian Indonesia terhadap IPOP
