Bangkinang, (Antarariau.com) - Dalam pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2017, perlu diperhatikan keterwakilan perempuan. PPS didorong untuk mengakomodir keterwakilan perempuan dalam KPPS tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar Yatarullah, SAg, MH, MHum saat melantik dan mengambil sumpah anggota PPS dari kecamatan Bangkinang Kota, Bangkinang, Kuok dan Salo bertempat di aula kantor Camat Bangkinang Kota, Rabu (20/7). “Sesuai dengan amanah undang-undang, kita di sarankan untuk memperhatikan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu termasuk di KPPS nanti,” ujar Yatarullah.
Disampaikan Yatarullah bahwa KPU Kampar dalam rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS juga memperhatikan keterwakilan perempuan. “Di PPK dan PPS kita juga mengupayakan keterwakilan perempuan, sehingga banyak perempuan yang duduk di PPK dan PPS,” ujarnya.
Namun demikian, Yatarullah juga mengingatkan meskipun diharus memperhatikan atau mengakomodir perempuan tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan mereka. “Kalau memang dirasa tidak mampu dan mereka (perempuan) tidak ingin ikut, tentu tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.
Hadir dalam pelantikan tersebut Camat Bangkinang Kota H.M Salim, MSi beserta tamu dan undangan. Usai pelantikan di laksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan pilkada bagi PPS.
Camat Bangkinang Kota M. Salim pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kampar hendaknya menjadi pilkada tersukses di Provinsi Riau. “Kabupaten Kampar menjadi barometer, dan ini harus menjadi motivasi kita untuk menyelenggarakan Pilkada ini lebih baik,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar setiap penyelenggaraan bertekad untuk mensukseskan Pilkada. “Kesuksesan kita bukan menghantarkan seseorang untuk duduk tapi sukses menyelenggarakan pilkada hingga terpilih pemimpin (kepala daerah) pilihan rakyat,” ujarnya.
Kemudian Yatarullah dalam materi bimteknya menjelaskan bagaimana posisi dan tata kerja PPS dalam penyelenggaraan Pilkada Kampar tahun 2017.
“Kerja PPS cukup berat, oleh sebab itu mari kita kerjakan tugas dan tanggungjawab kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang bisa memaksa kita itu adalah aturan bukan calon atau tim sukses,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepada PPS untuk meningkatkan kepekaan terhadap pemilu. “Kita harus ada kepekaan terhadap pilkada ini, kita harus paham dengan tugas kita,” ujarnya.
Kemudian harus ada kontrol administrasi. “Tertib administrasi penting, dengan tertib administrasi pekerjaan akan menjadi lancar dan sukses,” ujarnya.
Selanjutnya tingkatkan integritas, indenfedensi dan netralitas. “Jangan sampai kita memihak kepada satu calon pun. Kita sebagai penyelenggara menjadi perhatian public, duduk saja kita menjadi perhatian,” ujar Yatarullah menambahkan bahwa kekuatan lain bagi penyelenggara adalah perbanyak doa kepada Allah SWT. (ADV)
Berita Lainnya
Perlu menakar kemampuan petugas KPPS dalam pemilu borongan
08 February 2021 11:44 WIB
Menkeu Sri Mulyani ungkapkan ada aset Rp1.464 triliun yang perlu dikelola saat pindah IKN
08 December 2022 11:55 WIB
Pengamat sebut tak perlu lagi ada protes wacana penundaan pemilu 2024
14 April 2022 9:38 WIB
Pengamat sebut tak perlu lagi ada protes wacana penundaan pelaksanaan pemilu
11 April 2022 11:38 WIB
Orangtua perlu diberi pemahaman tak ada pemaksaan vaksin anak
29 January 2022 7:49 WIB
Anggota Komisi V DPR ingatkan perlu ada kejelasan terkait transisi program FLPP
05 October 2021 12:42 WIB
Pakar nilai perlu ada ketentuan pemidanaan terhadap polisi salah tangkap
22 June 2021 11:14 WIB
Anggota DPR menilai ada 6 isu krusial di RUU Pemilu perlu dimatangkan
26 December 2020 14:12 WIB