Pekanbaru (Antarariau.com) - United Nations Development Programs (UNDP) sebuah organisasi khusus PBB tahun 2016-2017 memberikan pendampingan tekhnis bagi Kabupaten Pelalawan, Meranti dan Kabupaten Inderagiri Hilir melalui program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mengentaskan kemiskinan.
"Ketiga Kabupaten tersebut sekaligus menjadi proyek percontohan nasional dalam agenda SDGs atau agenda pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di daerah terisolasi," kata Pelaksana Tugas Ketua Bappeda Riau, Ahmad Hijazi, di Pekanbaru, Selasa.
Menurut dia, tiga kabupaten tersebut dipilih menjadi contoh nasional dengan indikator Iindeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kategori daerah terisolasi ditandai dnegan sulitnya mengakses daerah tersebut karena minimnya pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan, ketiga daerah menjadi fokus bantuan pendampingan UNDP dengan harapan terciptanya pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Untuk tahun 2016 sampai 2017 keberadaan UNDP diharapkan menjadi katalisator pengentasan kemiskinan," katanya dan menambahkan program ini akan dilanjutkan dengan terbentuknya kelembagaan yang baik dan Rencana Aksi Daerah.
Untuk draf SK kelembagaan diharapkan pada September 2016 sudah bisa dirilis yang bakal digunakan sebagai acuan untuk bekerja sesuai RAD.
Technical officer of SDGs, UNDP, Nasokah, mengatakan program bantuan tekhnis diharpakan daerah bisa menyusun kebijakan pelaksanaan SDGs di Riau dengan output RADSDGs Provinsi Riau untuk lima tahunan. RAD akan diterbitkan dengan Peraturan Gubernur.
Selain pada level provinsi, katanya, penyusunan RAD SDGs juga akan dilakukan di kabupaten/kota dengan kabupaten percontohan adalah Indragiri Hilir, Meranti dan Palalawan.
Proses yang sudah dilakukan untuk output ini, katanya, adalah analisa keselarasan RPJMD dengan dokumen SDGs, sosialisasi SDGs kepada pemangku kepentingan melalui pertemuan, kunjungan dan "media outrace".
"Berikutnya pembentukan kelembagaan pelaksanaan SDGs dengan bentuk kelembagaan Tim Koordiinasi Daerah SDGs Provinsi Riau yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri atas pemda, sektor bisnis, philanthropy, akademisi/pakar, NGO, media dan komunitas masyarakat," katanya.
Untuk output ini, Bappeda telah mengundang para pemangku kepentingan untuk menyusun platform bersama keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGs yakni pada 18-19 Mei 2016, dan penyusunan konsep paper desain kelembagaan SDGs.
"Untuk output ini segera dimintakan masukan pemangku kepentingan terhadap desain yang telah disusun tersebut seperti penyusunan draft SK/Peraturan Gubernur tentang tim koordinasi daerah SDGs Riau, setelah itu, tim akan bekerja menyusun RAD SDGs," katanya.
UNDP Bantu Tiga Kabupaten Riau Entaskan Kemiskinan
