Rokan Hilir (Antarariau.com) - Rapat tertutup diruang paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berlangsung ricuh.
Rapat yang berlangsung alot dan memanas itu membahas evaluasi kinerja Pemkab Rohil tahun 2016.
Dalam hearing yang dihadiri puluhan anggota DPRD itu terdengar dari luar marah-marah dengan nada tinggi kepada SKPD Pemkab Rohil. Ironisnya salah satu wakil rakyat sempat memecahkan kaca meja saat rapat sedang berlangsung.
Informasi yang dirangkum dari salah satu anggota DPRD, belakangan diketahui ternyata Pemkab Rohil tidak mengakomodir terhadap usulan yang diajukan oleh anggota dewan.
Bahkan Pemkab Rohil terlihat pilih kasih karena hanya beberapa orang dewan dari partai tertentu saja yang diprioritaskan.
"Percuma saja kami jadi anggota dewan yang hanya mengesahkan APBD saja, sementara usulan kami semuanya dicoret," ungkap anggota DPRD Rohil Bachid Madjid kepada wartawan di Bagansiapiapi, Selasa.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Syarifuddin yang dihadiri Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rohil Surya Arfan tersebut berlangsung memanas saat membahas pendingnya pelaksanaan pengerjaan pembangunan Jalan Lintas Kubu sepanjang 40 KM yang saat ini rusak parah.
Syarifuddin saat dikonfirmasi menyebutkan bahwa dalam rapat tersebut ada miskomunikasi antara anggota dewan dengan Tim TAP4D mengenai penundaan pembangunan Jalan Lintas Kubu.
"Miskomunikasi penyebabnya sehingga terjadi perbedaan opini. Ini masalah Jalan Lintas Kubu yang belum dilaksanakan pelelangan oleh dinas terkait. Kalau bahasa di APBD kena bintang," katanya.
Dia menjelaskan tertundanya pelaksanaan pembangunan Jalan Lintas Kubu merupakan dampak dari rasionalisasi anggaran dimana APBD Rohil mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp812 Miliar.
Dia pun menyayangkan sikap dinas terkait yang memberikan tanda bintang pada program tersebut tanpa adanya koordinasi pihak DPRD.
"Kalau memang ada pengurangan APBD Rohil sebesar 30 persen mengapa kegiatan itu tidak dikurangi 30 persen, itu baru rasionalisasi. Tapi kalau ditangguhkan itu bukan rasionalisasi namanya melainkan keputusan sepihak," tegas Syarifuddin.
Oleh: Dedi Dahmudi
Berita Lainnya
Bertentangan dengan hukum, PTTUN batalkan SK Gubri PAW 4 anggota DPRD Bengkalis
04 April 2024 20:18 WIB
DPRD Siak minta pemkab serius selesaikan tapal batas dengan Bengkalis
27 March 2024 1:17 WIB
Anggota DPRD Siak pastikan stok beras aman selama Ramadhan
26 March 2024 18:15 WIB
Anggota DPRD Riau minta pemprov perbaiki jalan rusak di Rohul
14 March 2024 14:00 WIB
Gantikan Sulastri, Kartika Roni dilantik sebagai Anggota DPRD Riau
07 March 2024 15:18 WIB
Anggota DPRD Riau sayangkan rencana kenaikan tarif tol Pekanbaru-Dumai
06 March 2024 17:34 WIB
Anaknya terlibat kasus penganiyaan, anggota DPRD Riau ini minta maaf
01 February 2024 17:04 WIB
Berkas perkara dugaan penganiayaan anak anggota DPRD Riau belum lengkap
18 January 2024 18:32 WIB