Pekanbaru (Antarariau.com) - DPRD Riau mengadakan pertemuan dengan sejumlah Satuan Kerja pemerintah provinsi setempat untuk meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengakomodir hasil reses anggota dewan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan 2016.
"Kita minta pihak Pemprov mau mengakomodir hasil reses anggota dewan yang merupakan pokok-pokok pikiran dan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan langsung saat reses," ujar Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung usai pertemuan di Pekanbaru, Rabu.
Pada Rabu bertempat di ruangan medium Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau menyampaikan secara langsung kepada SKPD Pemprov untuk dapat mengakomodirnya, pasalnya selama dua tahun ini atau lima kali anggota dewan reses tidak ada pokok-pokok pikiran tersebut masuk pada anggaran.
Lebih lanjut disampaikan Manahara, selama ini pihak Pemprov Riau tidak memasukkan dan mengakomodir hasil reses anggota dewan dengan alasan kewenangan dan anggaran yang minim.
"Dari pembicaraan kita dengan pihak SKPD tadi mereka sudah meresponnya, dan akan mengakomodirnya," katanya lagi.
Disela jeda rapat, salah satu anggota Banggar DPRD riau menyatakan bahwa pihaknya bersikukuh untuk memasukkan pokok-pokok pikiran hasil reses anggota dewan masuk dalam APBD perubahan 2016 mendatatang. ketidak singkronnya penggunaan dana anggaran antara SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengakibatkan pengelolaan keuangan untuk memasukkan
Pokok-pokok pikiran reses anggota Dewan tidak pernah terakomodir.
"Saya melihat SKPD berjalan dengan kondisinya sendiri, begitu juga TAPD. Mestinya dari awal mereka bisa mengasumsikan anggaran untuk perencanaan dan juga menampung pokok-pokok pikiran kita," ujar Aherson.
Namun ditambahkannya, kondisi dilapangan saat ini sangat bertolak belakang, dimana anggaran yang tersedia di lebih sedikit dibandingkan dana yang di butuhkan oleh setiap SKPD. Disampaikannya, pihaknya akan terus memperjuangkan agar pokok-pokok pikiran rakyat yang mereka serap selama ini dapat terealisasi dalam APBD Riau.
"Seharusnya yang mana yang bisa dikerjakan itu, harus di tampung. Karena pembahasan APBD ini harus dilakukan dua pihak antara DPRD dan TAPD, tidak bisa ditentukan oleh TAPD saja," paparnya.
Oleh: Nella Marni
DPRD Riau: Hasil Reses Merupakan Pokok Pikiran Rakyat
