PDIP Riau Undang Bakal Calon Halal Bihalal, Walikota Firdaus Hadir

id pdip riau, undang bakal, calon halal, bihalal walikota, firdaus hadir

PDIP Riau Undang Bakal Calon Halal Bihalal, Walikota Firdaus Hadir

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dewam Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar kegiatan halal bihalal atau silaturahim bersama pengurus tungkat pusat dan daerah termasuk bakal calon yang mendaftar untuk pemilihan kepala daerah 2017.

"Ini halal bihalal silaturahmi untuk menghalalkan hubungan selama ini antara Dewan Pimpinan Pusat, DPD, Dewan Pimpinan Cabang, dan lintas partai. Tanpa kecuali bagi bakal calon, selama tak mengganggu kesibukannya dipersilahkan hadir," kata Ketua DPD PDIP Riau, Kordias Pasaribu di Pekanbaru, Sabtu.

Bakal calon yang terlihat hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya untuk Pilkada Kita Pekanbaru adalah Walikita saat ini Firdaus. Sementara untuk Pilkada Kabupaten Kampar terlihat hadir Zulher.

Halal bihalal ini sendiri diisi dengan tausiah dari Ketua DPP PDIP bidang keagamaan dan kepercayaan padacTuhan Yang Maha Esa, Prof. Hamka Haq. Selain itu juga dihadiri Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau dari PDIP, Marsiaman Siragih dan Effendi Sianipar.

Kegiatan kemudian berlanjut pada makan bersama di Kantor PDIP Jalan Sudirman. Dalam kesempatan itu terkihat Kordias duduk bersebelahan dengan Walikota Pekanbaru, Firdaus.

Ditanyakan apakah PDIP akan mengusung Firdaus pada Pilkada Pekanbaru, dia mengatakan partai punya mekanisme sendiri. Saat ini, kata dia, prosesnya berada di DPP PDIP.

"Kita bukan mengumumkan pasangan calon yang diusung PDIP. Kalau duduk dekat nilai sendiri bahasa tubuh, belajar saja mempelajari bahasa tubuh," candanya.

Dikatakannya yang jelas saat ini mekanismenya di DPP dan diumumkan pertengahan Agustus karena September pendaftaran. Apa rekomendasi dari DPP itu dilaksanakan DPD.

Terkait apakah rekomendasi DPP sesuai dengan yang diajukan DPD, menurutnya itu bisa saja berubah. Karena dalam politik, lanjutnya, tidak ada yang baku dan selalu dinamis. Namun dari DPD berdasarkan survei yang enggan disebutkannya.

"Survei itu yang boleh tahu lembaganya, bakal calon, partai, dan Tuhan. Kurang etis kalau diumumkan ke publik," sebutnya.