Pekanbaru (Antarariau.com) - Jikalahari, LSM yang peduli lingkungan di Riau, mengatakan selain pemerintah, korporasi dan cukong bertanggung jawab atas kematian Pratu Wahyudi, pejuang lingkungan hidup yang meninggal saat memadamkan api di areal terbakar di Rokan Hilir.
"Kematian Pratu Wahyudi, prajurit TNI Denrudal Dumai menambah daftar korban akibat karhutla lima 5 warga meninggal pada tahun 2015, 97.139 warga terkena ISPA dan kerugian ekonomi Rp21 triliun disamping kerugian ekologis," kata Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari di Pekanbaru, Selasa.
Jikalahari berpendapat bahwa timbulnya korban akibat karhutla karena pemerintah pusat dan daerah tidak menyelesaikan persoalan hulu karhutla, seperti review izin monopoli kawasan hutan dan lahan oleh korporasi.
Selain itu, pengukuhan kawasan hutan, menyelesaikan konflik agraria, memperluasnya ruang kelola rakyat dan mengembalikan hutan tanah masyarakat adat, termasuk membuka kembali SP3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan oleh Polda Riau.
"Pemerintah hanya fokus pada persoalan hilir, yaitu memadamkan api, namun namun melupakan pembenahan yang lebih sistematis di hulu persoalan. Padahal jika pembenahan di hulu diprioritaskan, jatuhnya korban bertambah dapat dicegah,"kata Woro.
Ia memandang bahwa persoalan hulu tak ada progres, katanya, maka korporasi dan cukong justru menjadi nyaman saja membakar hutan dan lahan.
Oleh karena itu, Jikalahari merekomendasikan kepada Presiden Jokowi segera bentuk Badan Khusus Menyelesaikan persoalan tata kelola lingkungan hidup, kehutanan dan lahan agar bekerja keras menyelesaikan khusus persoalan hulu.
"Sebab KLHK dan Pemerintah Provinsi Riau tak sanggup melawan korporasi dan cukong, dan Riau butuh Presiden langsung turun tangan, sebagai wujud negara hadir,"katanya.
Jikalahari Tuding Kematian Pratu Wahyudi Tanggung jawab Cukong
