Siak, Riau (Antarariau.com) - DPRD Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau merampungkan peraturan daerah terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
"Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kabupaten Siak dapat membentuk dan menetapkan dinas sebanyak 21 dinas. Yang digolongkan pada tipe A, B, dan C berdasarkan skor, bobot, dan nilai," ujar salah satu anggota DPRD Siak Agustiawarman di Siak, Sabtu.
Dia mengatakan pemberlakuan PP Nomor 18 Tahun 2016 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata masing-masing wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Siak.
Pengesahan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak dilakukan pada sidang paripurna dewan, Jumat (26/8), di gedung DPRD yang dihadiri Bupati Siak Syamsuar beserta wakilnya Alfedri.
Perombakan SOTK Pemkab Siak yang baru ada 16 dinas yang memperoleh tipe A, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Selain itu, Dinas Kesehatan, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Satu Pintu, Perpustakaan dan Arsip, Pariwisata dan Ekonomi Kreatjf, dan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Penyuluhan.
Yang mendapatkan tipe B ada tiga dinas, di antaranya Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Disperindag, dan Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan. Untuk tipe C adalah Dinas Koperasi, UMKM, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan mendapat tipe A dengan Badan Keuangan. Selain itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan tipe B.
Bupati Siak Syamsuar mengharapkan dengan ditetapkan perda itu mampu meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien.
Menurut dia, perda yang ditetapkan tersebut merupakan produk hukum yang akan menjadi acuan bersama, terkait dengan SOTK Kabupaten Siak maupun pada kecamatan dan kelurahan, serta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Dengan beberapa penyesuaian berdasarkan kesepakatan kita bersama, maka diharapkan pelayanan yang dapat kita berikan kepada masyarakat dapat lebih optimal," katanya.
Dia mengatakan setelah perda tersebut disepakati, langkah berikutnya pihak eksekutif akan berupaya optimal dalam penerapannya.
Oleh: Nella Marni
Tingkatkan Kinerja, DPRD Siak Rampungkan Perda SOTK
