Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau medesak dua badan usaha milik daerah yakni PT Riau Petroleum dan PT Riau Airlines segera menggelar rapat umum pemegang saham pada 2016.
Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syafrial di Pekanbaru, Senin, mengatakan pihaknya telah mengingatkan kedua perusahaan berpelat merah tersebut agar memanfaatkan waktu efektif empat bulan lagi.
"Kami telah tiga kali melayangkan surat pemberitahuan supaya perusahaan berstatus BUMD segera menjalankan tugasnya dan salah satunya mengggelar RUPS. Satu dari dua BUMD yakni perusahaan mengelola minyak berjanji September mereka siap," ucapnya.
Tercatat hingga akhir 2013, Pemprov Riau menggelontorkan dana yang bersumber dari APBD sebagai modal di perusahaan mengelola minyak PT Riau Petroleum total Rp7,5 miliar.
"Perusahaan sendiri mengaku sedang terkendala internal yang belum kunjung selesai dan salah satunya masalah administrasi," katanya.
Syafrial berujar PT Riau Airlines (RAL), perusahaan bidang transportasi udara hingga 2013, Pemprov Riau sebagai mayoritas pemengang saham atau 69 persen telah menyuntikkan total dana sekitar Rp148 miliar sejak maskapai tersebut terbentuk.
Meski RAL sudah tidak beroperasi sejak 2011, lalu izin usahanya dicabut oleh Kementerian Perhubungan pada awal 2012, perusahaan ini sempat dipailitkan salah satu perbankan yakni Bank Muamalat melalui Pengadilan Niaga Medan 12 Juli 2012.
Namun Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh jajaran direksi maskapai tersebut pada 31 Desember 2013, setelah mengajukan nama PT Riau Investment Corporation sebagai investor akan melunasi utang-piutang RAL.
"Kalau misalnya kita bangkrutkan, maka habislah lah pemprov. Pak gubernur sendiri, tidak mau itu terjadi. Kita upayakan untuk diselesaikan, maka perusahaan ini harus diselamatkan dulu," tegasnya.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beberapa pekan lalu mengaku, terdapat segudang permasalahan dialami oleh BUMD seperti maskapai RAL.
"Untuk masalah RAL, itu ada banyak BUMD lain terlibat. Dan banyak juga pemegang saham dari kabupaten/kota," katanya.
Pihaknya ingin duduk bersama terlebih dahulu dengan pemegang saham, termasuk dengan beberapa perseroan terbatas milik daerah yang bertanggungjawab terhadap masalah yang membelit RAL.
Andi, sapaan akrab gubernur juga belum bisa memberikan jaminan kapan waktu pasti masalah yang membelit perusahaan plat mereka tersebut akan dilangsungkan.
Tetapi masalah tata kelola BUMD terlebih dahulu diselesaikan, baru fokus terhadap masalah yang membelit RAL karena meski sempat dipailitkan karena berhutang di Bank Muamalat lebih dari Rp60 miliar
"Tidak bisa kami paksakan RAL ini harus diselesaikan karena terkait BUMD lain dan juga tersangkut dalam masalah ini. Untuk BUMD terlibat itu juga masih bermasalah dan terus dilakukan evaluasi," tegasnya.
Dua BUMD Di Riau Diharapkan Untuk Segera Menggelar RUPS
