DPRD Riau: 500 Hari Kerja Per Tahun, Tidak Masuk Akal!

id dprd riau, 500 hari, kerja per, tahun tidak, masuk akal

DPRD Riau: 500 Hari Kerja Per Tahun, Tidak Masuk Akal!

Pekanbaru (Antarariau.com) - Komisi A DPRD Riau memprediksi rasionalisasi perjalanan dinas Anggota DPRD Riau akan bisa menghemat anggaran hingga Rp20-30 miliar dengan memperbaiki pola penghitungan hari kerja 500 hari yang tidak masuk akal menjadi 210 hari.

"Anggota dewan memiliki hingga 500 hari kerja per tahun. Tentunya angka itu tidak masuk akal, karena dalam satu tahun saja ada 356 hari belum dikurangi hari libur jadi tinggal 210 hari. Maka kelebihan itu yang dirasionalisasi dengan diserahkan dananya ke kas daerah lagi," kata Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan Komisi A DPRD Riau setuju dengan rencana rasionalisasi karena sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan permintaan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beberapa waktu lalu. Kelanjutannya, kata dia, pihaknya juga sudah memanggil Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD Riau, untuk menghitung secara rasional banyaknya hari kerja perjalanan dinas masing-masing anggota dewan.

"Kita sudah perintahkan sekwan untuk tarik dana yang tidak terpakai karena kelebihan hari itu, setelah dikurangi dengan hari yang sudah dipakai untuk melakukan perjalan dinas dalam pelaksanaan tugas-tugas anggota dewan," jelasnya

Dikatakannya rasionalisasi anggaran perjalanan dinas anggota dewan itu akan disesuiakan secepatnya. Hal itu bisa dilakukan pada Anggaran Pendapatan dqn Belanja Daerah Perubahan 2016 sehingga dananya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman sebelumnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah juga telah menekankan hal ini. Arsyadjuliandi Rachman menilai perlunya rasionalisasi anggaran perjalanan dinas pemerintahan Provinsi Riau yang dilakukan oleh satuan kerja setempat untuk penghematan anggaran.

"Sebetulnya masih banyak yang harus dilakukan dinas dan badan untuk melakukan penghematan anggaran. Seperti angggaran perjalanan dinas jangan diada-adakan, kalau dirasakan tidak perlu, ya tidak sah," katanya.

Ia menegaskan, penghematan anggaran sudah jauh-jauh hari dilakukan. Pihaknya sudah mengkoordinasikan kepada satuan kerja untuk segera melakukan rasioanalisasi anggaran termasuk anggaran perjalanan dinas. "Kita sudah imbau lama, seperti pada waktu evaluasi 12 SKPD yang memiliki anggaran besar. Disitupun saya sudah koordinasikan untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas, dan mereka menyanggupi," tuturnya.