Rengat (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau melalui tim terpadu penyelesaian konflik lahan kelompok tani versus PT Rimba Peranap Indah di Kecamatan Lubukbatu Jaya untuk memutuskan penghentian aktivitas perusahaan tersebut.
"Ini sikap tegas pemerintah," kata Bupati Indragiri Hulu Yopi Arianto di Rengat, Minggu.
Bupati mengatakan, penghentian itu untuk meminimalkan terjadinya konflik. Seharusnya kedua belah pihak dapat menyelesaikan persoalan lahan tersebut tanpa ada bentrokan.
Perusahaan boleh beraktivitas di wilayah Inhu, namun harus mematuhi aturan dan tunjukan kepedulian dengan masyarakat tempatan sehingga konflik tidak terjadi.
"Perusahaan juga harus menyejahterakan masyarakat," kata bupati.
Tim yang diketuai Yopi Arianto mengambil sikap tegas dengan menghentikan aktivitas PT RPI di areal lahan perkebunan masyarakat, sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
Turut hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua I Tim Terpadu Kapolres Inhu AKBP Abas Basuni SIK yang diwakili oleh Wakapolres Inhu Kompol Dalizon serta instansi terkait lain yang tergabung dalam tim terpadu penyelesaian konflik lahan.
Dalizon juga mengatakan, sejalan dengan penghentian aktivitas hingga belum terselesaikannya konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, maka seluruh alat berat dan aktivitas PT RPI di Kecamatan Lubuk Batu Jaya akan dihentikan.
"Kami minta semua taat aturan," tegasnya.
Salah satu warga Indragiri Hulu, Swandi menyebutkan, selama ini banyak perusahaan yang bermasalah di Inhu selama beroperasi namun bisa diselesaikan. Jika ada niat baik pihak perusahaan untuk bekerjasama dengan semua pihak, ke depannya akan lebih baik.
"Kami sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan aktivitas perusahaan," ujarnya.
Selain itu, selama ini juga tidak dinafikan bahwa banyak lahan yang bersengketa justru berasal dari masyarakat yang mengklaim kepemilikan sepihak.
Rawan Konflik, Aktivitas PT RPI Dihentikan
