Anggota DPRD Rohil Kritisi Pembiayaan Pelaksanaan Pilkades

id anggota dprd, rohil kritisi, pembiayaan pelaksanaan pilkades

Anggota DPRD Rohil Kritisi Pembiayaan Pelaksanaan Pilkades

Rokan Hilir (Antarariau.com) - DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah setempat guna membahas pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades tahap I sekaligus persiapan digelarnya Pilkades tahap II pada Juni 2017.

"Ada beberapa hal yang kami minta perhatikan misalnya faktor pembiayaan. Untuk Pilkades dibebankan kepada APBD kabupaten, sehingga tentunya tidak boleh memungut biaya dari kecamatan," kata Ketua Komisi A DPRD Rohil, Abu Khoiri saat menggelar hearing bersama Pemkab Rohil yang dihadiri Asisten I Setdakab Rohil Rusli Syarif, Sekretaris Bapemas Syamsul Kidul, Kabag Tata Pemerintahan Ahmad Arslan, Kabag Pemdes Jasrianto, Kabag Hukum Fadli, dan para Camat Se-Rohil, Kamis.

Abu Khoiri meminta agar hal tersebut sama-sama dimaklumi karena itu pihaknya mengundang camat untuk dapat hadir bersama.

"Jangan ada masalah lagi mengenai pembiayaan pemilihan termasuk pelantikan. Jadi yang merupakan beban APBD kami minta Pemkab memperhatikan agar dimasukkan item pelantikan dalam penyusunan anggaran apalagi segera pembahasan KUA PPAS 2017," ujarnya.

Dia juga mengharapkan agar seluruh pihak dapat saling mendukung demi terselenggaranya Pilkades tahap II mendatang.

"Jadi apa yang menjadi wewenang desa masuk ADD dan yang kabupaten masuk dalam APBD kabupaten," katanya menegaskan.

Selain itu Abu Khoiri meminta agar item ketentuan terkait Pilkades benar-benar diperhatikan seperti pembatasan calon yang maksimal lima orang.

"Harus dipertimbangkan aspek keadilan, demikian juga skor penentuan soal pengalaman, pendidikan, usia dan lain-lain," katanya. (ADV)

Oleh: Dedi Dahmudi