Bangun 19.000 Sambungan SPAL-T, Pekanbaru Butuh Dana 66,9 Juta USD

id bangun 19000, sambungan spal-t, pekanbaru butuh, dana 669, juta usd

Bangun 19.000 Sambungan SPAL-T, Pekanbaru Butuh Dana 66,9 Juta USD

Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, akan membangun 19.000 sambungan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) di wilayah setempat 2017.

"Nota kesepakatan perjanjian kerja sama tentang penyelenggaraan Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Pekanbaru dengan Direktur PPLP di Jakarta," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus di Pekanbaru, Minggu.

Firdaus menjelaskan. Pekanbaru saat ini belum memiliki instalasi pembuang limbah baik rumah tangga maupun perusahaan.

"Semoga dengan kerja sama ini pembangunan 19.000 sambungan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T)," katanya.

Di tempat yang berbeda Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Dodi Krispratmadi mengatakan, dengan siapnya seluruh dokumen perencanaan pembangunan diharapkan proses SPAL-T di Kota Pekanbaru sudah dapat dimulai pada tahun 2017.

"Proses pembangunan ini terdiri atas beberapa komponen kegiatan yang meliputi jaringan perpipaan untuk 19.000 Sambungan Rumah (SR), sistem pemompaan dan pembangunan fisik IPAL dengan kapasitas 8.100 m3 perhari," kata Dodi.

Menurut dia, dalam pelaksanaan pembangunan SPAL-T Kota Pekanbaru, total dana yang dibutuhkan adalah sebesar 66,9 juta dolar AS.

Dia menambahkan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target "universal access" pada tahun 2019, yaitu 100 persen terkait pelayanan sanitasi, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

"Untuk mencapai target 100 persen tersebut, pendekatan pelayanan sanitasi khususnya pada sektor pengelolaan air limbah akan dilakukan melalui pemenuhan akses layak 85 persen dan akses dasar 15 persen dimana akses layak akan terdiri dari 85 persen pelayanan sistem setempat dan 15 persen pelayanan sistem terpusat/perpipaan," katanya.

Ia menjabarkan data Bappenas menunjukan pada tahun 2015, sebanyak 62,14 persen dari total populasi di Indonesia telah memperoleh akses sanitasi layak.

"Namun dari angka pencapaian sanitasi tersebut hanya sekitar dua persen penduduk yang terlayani sistem terpusat (melalui jaringan perpipaan) dan selebihnya dilayani oleh sistem setempat," katanya.