Siak (Antarariau.com) - UNOPS (United Nations Office For Project Services) akan menyerahterimakan Sistem Peringatan Dini atau "fire risk system" pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada awal 2017.
"Setelah uji coba mencapai keberhasilan, program FRS akan diserahterimakan kepada KLHK untuk kemudian dikelola lebih lanjut, ini diperkirakan akan terjadi pada awal tahun 2017," kata District Officer UNOPS Kabupaten Siak Witman Gultom, Kamis.
Dia menyebutkan bahwa proyek itu didukung oleh KLHK, yang meminta pemerintah Kalimantan Tengah dan Riau untuk berupaya pengarusutamaan penggunaan FRS ke dalam perencanaan pembangunan serta rencana pencegahan kebakaran.
"Pelatihan ini juga akan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk membantu mereka merencanakan tindakan pencegahan kebakaran," paparnya.
Tindakan-tindakan tersebut lanjut Witman mencakup pembuatan sekat kanal, pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut, serta pengembangan penegakan hukum mengenai pelaku pembakaran.
Selanjutnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran gambut, atau membantu dalam mengembangkan bentuk pekerjaan alternatif yang memanfaatkan lahan gambut basah, seperti pertanian lahan
gambut dan wanatani.
"FRS merupakan bagian dari sebuah program yang lebih besar yang disebut GAMBUT (Generating Anticipatory Measures to Better Utilize Tropical peatlands) yang sedang dilaksanakan oleh UNOPS," jelasnya.
Dia juga menyampaikan bahwa proyek GAMBUT dirancang sebagai respon terhadap kebakaran gambut
yang merusak dan sering terjadi di lingkungan masyarakat setiap tahun�nya.
Menurut dia, setiap tahunnya di Sumatera dan Kalimantan, dan bagian Indonesia lainnya terbakar selama musim kemarau ketika masyarakat dan perkebunan menggunakan api untuk membuka lahan mereka. Kebakaran ini mengganggu kesehatan dan perekonomian setempat.
Selain itu ribuan orang sakit, dan di beberapa kasus meninggal, dikarenakan kebakaran-kebakaran ini. Pemerintah mengeluarkan triliunan rupiah untuk pemadaman kebakaran, anggota masyarakat mengalami kerugian karena tempat-tempat usaha mereka ditutup, anak-anak tidak dapat bersekolah, dan kehilangan waktu kerja untuk pergi ke dokter.
"Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki rencana pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan gambut," tutupnya.
Oleh: Nella Marni
UNOPS Akan Serahkan FRS Kepada KLHK
