Pekanbaru (Antarariau.com) - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI menyoroti sektor industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan luas lahan perkebunan mencapai 400 ribu hektare, namun tetap tidak dapat menopang perekonomian masyarakat setempat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Haikal yang merupakan ketua rombongan saat kunjungan kerja ke Bumi Melayu itu, mengatakan meski Riau telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia namun belum dapat menjamin kesejahteraan masyarakat setempat.
"Dalam pertemuan ini, kita dapatkan potensi kelapa yang paling besar terdapat di Riau tetapi kenyataannya Indonesia masih tidak punya nama di Internasional," kata Haikal dalam pertemuannya dengan pihak Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Senin.
Haikal menyoroti persoalan klasik yang sering disinggungnya mengenai kondisi hilir yang kurang terkelola secara optimal. Pemerintah hanya fokus di sektor hulu saja, sehingga meskipun Indonesia sebagai produsen terbesar tetap saja Internasional pemegang lalu lintas kestabilan harga.
"Terhadap dua pelabuhan yang sedang dipersiapkan di kawasan selatan dan tengah di Riau, kami sangat mendukung ini menjadi jendela pengembangan kawasan industri," katanya pula.
Persoalan pengelolaan buah dan kebun kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir cukup menjadi topik sentral pembahasan saat pertemuan antara Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN dengan Pemprov Riau.
Hadir di tempat yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil Said Syarufuddin langsung memberikan konfirmasi.
Dikatakan Said Meski Inhil memiliki luas perkebunan kelapa lebih dari 400 ribu namun hampir separuh sudah rusak karena harga jual kelapa sangat tidak menjanjikan untuk menopang ekonomi masyarakat.
"Kebun kelapa itu banyak ditinggalkan oleh pemiliknya. Tidak terurus, karena harga jual kelapa sangat tidak sebanding untuk penambahan ekonomi," ujarnya.
Persoalan lainnya, Said mengatakan kelapa di Inhil tumbuh di tanah gambut. Sehingga menurut arah kebijakannya pemerintah melarang untuk memberdayakan lahan gambut sebagai kawasan perkebunan, maka dipastikan lebih separuh masyarakat Inhil akan hilang mata pencahariannya.
Ia menambahkan dalam sehari tidak kurang lima juta butir kelapa bisa dihasilkan dari perkebunan ini. Namun sekitar dua juta butir buah kelapa malah lepas ke pardagangan lintas batas. Kapal-kapal Malaysia dan Singapura sudah berlabuh hampir disetiap muara sungai untuk membeli buah kelapa masyarakat dengan harga yang cukup tinggi.
Oleh: Diana Syafni
Berita Lainnya
Harga kelapa sawit Riau naik Rp22,8/kg
23 February 2024 13:24 WIB
Surya Darmadi ajukan nota keberatan karena dakwaan sumir
21 September 2022 5:48 WIB
Holding PT Perkebunan Nusantara berencana IPO subholding kelapa sawit PalmCo tahun 2023
22 August 2022 15:29 WIB
Ketua DPRD ingatkan PKS di Inhil beli TBS sesuai SK Gubernur
15 May 2022 16:46 WIB
Luas peremajaan sawit di Aceh kalahkan Riau, ini luasnya
14 June 2021 21:50 WIB
Riau dapat Rp720 juta guna peremajaan sawit rakyat
07 August 2020 22:23 WIB
Harga sawit Riau turun Rp1,43 per kg, ini sebabnya
19 May 2020 16:03 WIB
Legislator Inhil dukung pembangunan 372 Km trio tata air
17 March 2020 13:59 WIB