Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan Akuntable, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberdayakan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Daerah, bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, serta Pemerintah Provinsi Riau dalam pengawasan pengelolaan keuangan.
Kerjasama Pemkab Kampar dengan Pemerintah Provinsi Riau ditandai dengan penandatanganan Memorendum Of Undestanding (MoU), yang pada kesempatan itu dilakukan oleh Sekdaprov Riau H. Achmad Hijazi dan Pj.Bupati Kampar Syahrial Abdi, penandatangan MoU disaksikan oleh Pihak Kemendagri Bambang Supriyadi, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Dadang Kunia, Kepala BPKP Riau Didik Sadikin, Kepala BPKP yang lama Suep Cahyadi, dalam acara Rapat Koordinasi Pengawas Daerah (Rakorwasda) Provinsi Riau Tahun 2016, bertempat di Ballroom Hotel Premier, Pekanbaru, Selasa (20/12).
Seperti dijelaskan Sekdaprov Riau H. Achmad Hijazi, MoU itu dalam rangka koordinasi dan penyatuan persepsi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov Riau dan Pemda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Yang mengacu pada Peraturan Mendagri No. 76 Tahun 2016, terkait kesepakatan pengawasan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau, dimana kesepakatan itu akan menjadi objek pengawasan fokus dan prioritas serta jadwal pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
"Ini akan menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, sehingga tidak terjadi fungsi tumpang tindih pengawaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau," jelas Sekdaprov Riau. (Adv)
Pemkab Kampar dan Pemprov Riau Teken MoU Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
