Pekanbaru (Antarariau.com) - Direktur Pengendalian Karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Raffles Brotestes Panjaitan meminta Provinsi Riau yang menjadi salah-satu kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan untuk bergerak cepat dalam memantau bencana ini di awal 2017.
"Pemerintah pusat hanya bersifat sebagai pendukung, kuncinya tetap berada di provinsi, kabupaten/kota sampai unit terkecil level desa. Untuk itu dalam sistemnya di awal tahun kita seharusnya sudah bergerak, melakukan antisipasi dini terhadap bencana ini," kata Raffles Brotestes Panjaitan dalam acara refleksi pelaksanaan Pusdalkarhutla 2016 di Ruangan Melati Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Selasa.
Hal ini disampaikkannya berdasarkan informasi dari Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika perkiraan iklim lebih ekstrim di 2017 dengan musim kemarau yang diprediksi terjadi di Februari mendatang, sehingga pihaknya mengimbau seluruh satuan kerja terkait untuk lebih proaktif membaca potensi kemunculan hot spot di sejumlah kawasan.
Ia menambahkan, sesuai dengan arahan Menteri KLHK Siti Nurbaya dalam menangangi bencana Kebakaran hutan di 2017, sejumlah program kegiatan dilakukan diantaranya melakukan rapat koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, melakukan tinjauan ke daerah-daerah rawan bencana Karhutla serta yang terpenting adalah menambah bantuan operasional dan peralatan dalam operasi Karhutla.
Khusus di Provinsi Riau, lanjut dia, pihaknya telah mengirimkan bantuan alat berupa 217 unit motor jenis trail untuk mendukung operasi terpadu ditambah 10 unit mobil personil.
"Program bantuan alat ke Provinsi Riau menjadi prioritas kita," kata dia.
Hadir di tempat yang sama, Kepala BPBD Riau Edward Sanger menekankan akan berkoordinasi dengan BMKG setempat terhadap perkiraan cuaca yang terjadi serta prediksi kemarau panjang di 2017.
Edward mengatakan, pihaknya meminta dukungan dari semua instansi terkait bersama-sama bekerja lebih keras lagi untuk melakukan upaya preventif penanganan Karhutla. Sejumlah strategi terus dimatangkan diantaranya operasi karhutla rutin dilakukan hingga akhir 2016 dan mengawali 2017 serta meminta bantuan Pemerintah pusat untuk mengirimkan helikopter yang segera siaga di awal tahun.
Selain itu, Pemprov Riau mengucurkan anggaran penanganan Karhutla di 2017 sebesar Rp12 miliar yang diharapkkan dapat sebanding dengan upaya yang dilakukan.
Oleh: Diana Syafni
KLHK Harapkan Riau Terus Tingkatkan Pengawasan Terhadap Karhutla
