Rokan Hilir (Antarariau.com) - DPRD Rokan Hilir, Provinsi Riau mengingatkan pemerintah setempat untuk menerapkan sistem penilaian yang transparan, adil dan mengedepankan profesionalitas dalam seleksi terbuka jabatan terhadap jajaran kepala dinas, kantor dan badan didaerah itu.
"Jadi untuk seleksinya harus terarah dan hati-hati, sehingga yang terpilih adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mampu bekerja ekstra guna mengali segenap potensi di daerah dan mendukung pemimpinnya," kata Ketua Komisi A DPRD Rohil, Abu Khoiri di Bagansiapiapi, Kamis.
Seperti diketahui Bupati Rohil, Suyatno baru-baru ini menegaskan akan melakukan perombakan menyusul periode kepemimpinan kepala daerah yang baru saat ini.
Menurut Bupati kala itu setelah resmi dilantiknya Sekretaris Daerah Rohil, berikutnya ia menargetkan pelaksanaan mutasi besar-besaran pada Januari 2017.
"Saat ini adalah momen bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dengan kondisi Rohil sekarang yang serba defisit, keterbatasan. Maka tentunya diperlukan jajaran pejabat, kepala SKPD yang punya visioner dan gebrakan untuk membantu kinerja pimpinan," tegas Abu Khoiri.
Menurutnya, bila Pemkab Rohil tidak berani melakukan terobosan yang terarah, maka diyakini ritme kerja pejabat cenderung monoton dan begitu-begitu saja.
Terkait soal perlunya pembatasan usia, menurutnya hal itu disarankan mengacu pada peraturan yang ada. Pasalnya, pemerintah memang telah membuat aturan yang tepat dan telah melalui kajian menyeluruh berkaitan dengan penempatan pejabat.
"Seleksinya harus sesuai mengacu pada aturan di atas kemudian dikaitkan dengan kepentingan di daerah. Kami selaku DPRD dalam hal ini hanya memberikan saran bukan bermaksud intervensi dengan harapan kedepan pembangunan di daerah dapat lebih baik lagi," demikian Abu Khoiri. (ADV)
Oleh: Dedi Dahmudi
DPRD Rohil Harapkan Pemkab Lebih Terbuka Dalam Seleksi Kadis
