Tembilahan (Antarariau.com) - Terkait dengan merebaknya wacana penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh Pemerintah Daerah, membuat anggota DPRD Inhil angkat bicara.
"Kita apresiasi langkah Pemda untuk mengupayakan KIS dan BPJS sebagai pengganti Jamkesda, akan tetapi kita harus pula memberikan solusi khususnya terhadap masyarakat miskin yang sakit secara mendadak," kata Anggota DPRD Inhil, Andi Rusli, Beberapa waktu lalu.
Andi Rusli mengungkapkan, dihapuskannya Jamkesda dan digantikan dengan kartu BPJS dan KIS menjadi kerisauan bagi masyarakat karena Jamkesda merupakan kartu andalan bagi masyarakat saat berobat dan dinilai sangat efesien. Selain itu, masyarakat juga merasa sangat terbantu serta menjadi suatu kenyamanan bagi penggunanya.
"Di tahun 2017 ini sepertinya hati masyarakat sedikit tersentak. Kartu yang biasa diandalkan oleh masyarakat ketika berobat akan dihilangkan," ungkapnya.
Lebih lanjut Andi Rusli menyampaikan, tidak diberlakukannya Jamkesda pada tahun 2017 ini akan menjadi pukulan telak terhadap masyarakat miskin.
Terkait dengan hal ini pula, banyak masyarakat kesalkan keputusan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat.
Andi menambahkan, langkah yang diambil pemerintah pada dasarnya baik karena akan merubah ke arah yang berlevel lebih tinggi, namun perlu digaris bawahi pengurusan kartu tersebut tidak seindah Jamkesda.
"Jika menuruti KIS dan BPJS maka saya nilai masyarakat kurang tertolong," tegasnya.
Tingginya keprihatinan Dewan asal Selatan ini terhadap masyarakat miskin tidak setengah-setengah, ia siap kawal permasalahan ini sampai masyarakat miskin memiliki jaminan ketika sakit ada pegangan yang ditawarkan pemerintah tanpa harus melego harta yang ada.
"Saya tekadkan akan kawal terus permasalahan ini sampai masyarakat kita mendapatkan haknya. Apapun namanya yang ditawarkan pemerintah yang jelas simpel, bisa dipergunakan dan diterima oleh pihak rumah sakit, konkret cepat dan siap pakai," jelasnya. (ADV)
Oleh: Adriah Akil
Berita Lainnya
Caleg di Pekanbaru diduga bagi-bagi paket ke KPPS, ini tanggapan Bawaslu
12 February 2024 15:57 WIB
Ini tanggapan Ganjar soal pertemuan Jokowi dengan kepala desa
31 December 2023 15:52 WIB
Kapolsek Bungaraya bawa tahanan korupsi keluar sel, ini tanggapan Kapolres dan Kajari Siak
17 October 2023 0:00 WIB
Rapat Bamus dikatakan ilegal, ini tanggapan Waka DPRD Bengkalis
23 September 2023 11:13 WIB
Dinilai arogan dan egois, ini tanggapan Wakil Ketua DPRD Bengkalis
04 September 2023 21:39 WIB
KPU Kota Blitar proses satu tanggapan dari masyarakat soal DCS
31 August 2023 9:55 WIB
Ini tanggapan Wakapolri terkait anggota Brimob Riau setor ke komandannya
08 June 2023 22:16 WIB
Terkait reses, ini tanggapan Wakil Ketua DPRD Bengkalis
15 March 2023 11:39 WIB