Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau akan menerapkan patroli terpadu bersama TNI, Polri dan instansi terkait sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan atau Karlahut, pada tahun ini.
"Rencananya kami bersama pihak terkait akan melakukan patroli sebanyak 80 kali yang dimulai pada Februari mendatang dengan anggaran sebesar Rp583 juta," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Yulwiriati Moesa di Pekanbaru, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan patroli itu diperlukan nota kesepahaman (MOU) dan akan ditandatangani pada akhir Januari oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
"Kemudian selain itu, kami juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini ialah bupati dan jajarannya," ujarnya.
Pada akhir bulan ini juga akan dibangun pusat komunikasi (media center) tujuan untuk mendapatkan data terbaru mengenai titik api maupun Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
"Selain itu, kami juga akan melibatkan pers untuk mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan dan hutan," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa sosialisasi juga akan terus dilakukan kepada masyarakat yang daerahnya rawan terjadi Karlahut.
"Jika terjadi Karlahut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah berjanji akan membantu, yaitu dengan meminjamkan helikopter untuk penanganan Karlahut," katanya.
Namun, meski demikian, lanjutnya, dengan ditingkatkannya koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, Karlahut tidak lagi terjadi di Riau. Riau pada tahun lalu sukses mencegah kebakaran meluas karena koordinasi antar instansi dan pemerintah pusat-daerah berhasil ditingkatkan.
"Di 2017 ini juga mudah-mudahan kita tidak lagi menghirup asap," ucapnya.
Kadis LHK: Patroli Karlahut Riau Akan Dimulai Pada Bulan Februari
