Pekanbaru (Antarariau.com) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman mengaku belum mendapat laporan resmi terkait dugaan jual-beli jabatan untuk mengisi sturuktur Organisasi Perangkat Daerah baru di pemerintah provinsi setempat.
"Kami di tingkat Pimpinan DPRD Provinsi Riau akan mendalami sejauhmana sumber yang didapat dari pengaduan ini. Laporan resmi kepada DPRD harus melalui pimpinan dan kami belum menerima," kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Kamis.
Meskipun indikasi jual beli jabatan di Pemprov Riau masih "abu-abu" atau belum punya dasar yang kuat, anggota Komisi A DPRD Provinsi Riau telah memanggil Badan Kepegawaian Daerah setempat untuk dimintai keterangan.
Terkesan hearing yang dilakukan bersama BKD hanya inisiatif Anggota Komisi A, Noviwaldy menanggapi akan mencoba menelusuri kebenaran dan klarifikasi dari internalnya tentang kebenaran laporan tersebut.
"Kami akan minta dasarnya di kawan-kawan komisi A, yang disampaikan harus punya dasar tetapi ini sebenarnya tidak masalah tinggal meminta klarifikasi tentang indikasi awal apakah sudah kuat," sebutnya pula.
Sebelumnya, Anggota Komisi A Legislatif setempat telah melakukan rapat kerja dengan BKD Provinsi Riau. Anggota Komisi A mengkalim banyak menerima laporan dari masyarakat dan pejabat yang merasa tidak puas dengan hasil rotasi jabatan.
"Ada banyak aduan yang masuk ke kita melalui telepon seluler, pesan singkat. Makanya kami menggagas ini supaya selesai," kata Anggota Komisi A DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim.
Namun dalam pertemuan itu belum mendapatkan kata sepakat, Dewan belum puas dengan jawaban BKD, karena sangat minim data. Agenda hearing dilanjutkan kembali pekan depan.
Sementara Kepala BKD Provinsi Riau Ikhwan Ridwan menjelaskan pihaknya tetap akan melengkapi syarat dan datanya yang diminta oleh anggota dewan.
"Kalau laporan yang masuk ke kita kan belum ada, ini baru sebatas praduga saja. Namun kita tetap akan melengkapi data yang diminta dewan," sebutnya pula.
Oleh: Diana Syafni
Berita Lainnya
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB
Menteri-legislator-kepala daerah jika maju pilpres tak wajib mundur
24 November 2023 16:38 WIB
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
13 October 2023 12:00 WIB
Legislator usul kenaikan pajak kendaraan bermotor untuk atasi polusi udara
10 August 2023 14:19 WIB
Legislator Kaltim usulkan 10.000 sambungan PLTS baru untuk desa tertinggal
05 August 2023 12:25 WIB