Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemprov Riau ingin mempertahankan dominasi sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Riau-Kepri (BRK), dengan menyiapkan sejumlah strategi untuk menambah modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Senin, mengatakan butuh komitmen politik dari legislatif dan eksekutif berupa payung hukum peraturan daerah untuk menambah penyertaan modal.
"Kendala dalam penyertaan modal adalah butuh persetujuan DPRD dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah). Perlu komitmen politik bersama," katanya.
Wacana penyertaan modal Pemprov Riau sebenarnya sudah mengemuka sejak 2016, bahwa Pemprov Riau akan menambah modal hingga sebesar Rp300 miliar, yang akan direalisasikan pada 2017 melalui APBD. Namun, ia mengatakan hal itu tidak bisa diwujudkan karena belum ada payung hukumnya.
"BUMD yang paling butuh tambahan modal adalah Bank Riau-Kepri, karena butuh pertahankan saham kita sebagai pemegang saham mayoritas," kata Ahmad Hijazi menjelaskan urgensi penambahan modal tersebut.
Berdasarkan data Dinas Pendapatan Provinsi Riau, bagian laba dari penyertaan modal Pemprov Riau di BRK pada 2015 mencapai sekitar Rp130,648 miliar. Dominasi Pemprov Riau dalam pemegang saham akan menguntungkan karena bisa memberi kewenangan menentukan kebijakan bank tersebut secara internal.
Selain melakukan pengusulan ke DPRD, lanjutnya, Pemprov Riau juga tengah mengkaji kemungkinan penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2016, yang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun untuk penyertaan modal.
Strategi tersebut juga perlu persetujuan dari DPRD dan dituangkan dalam bentuk Perda, karena selama ini SILPA peruntukannya sudah jelas dalam APBD. Padahal, kalau dana SILPA bisa dialihkan, ia menilai hal itu bisa membuat neraca keuangan daerah semakin sehat.
"Sedang kita bahas rencana itu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI, Harry Azhar Aziz, yang menjadi pembicara dalam seminar menilai, kinerja laporan keuangan Bank Riau-Kepri sebagai BUMD sudah sangat baik. Ia berpesan apabila bank pembangunan daerah tersebut butuh penyertaan modal baru dari APBD, maka perlu ada kajian yang jelas berkorelasi meningkatkan standar kesejahteraan warga Riau.
"Diharapkan agar uang yang masuk ke BUMD bisa terukur untuk tingkatkan kesejahteraan. Pastikan itu bisa mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Harry Azhar Azis.
Berita Lainnya
Ini strategi awal PalmCo pasca efektif KSO dan kelola perkebunan sawit terluas di dunia
20 April 2024 16:29 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno siapkan strategi pengembangan IKN lewat pendekatan pentahelix
14 March 2024 15:22 WIB
Menilik strategi pemasaran dalam menjalankan bisnis fesyen untuk "solopreneur"
03 February 2024 13:57 WIB
Timnas pemenangan AMIN ungkap strategi hadapi puncak kampanye Pemilu 2024
03 January 2024 11:09 WIB
Pemerintah telah lakukan berbagai strategi guna mempercepat penyaluran KUR
27 December 2023 16:25 WIB
Perubahan strategi permainan baru buat Ginting lolos ke babak 16 besar China Masters
22 November 2023 15:40 WIB
MenkumHAM luncurkan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM
06 November 2023 16:59 WIB
Menkes Budi Gunadi paparkan sejumlah strategi percepat produksi dokter spesialis
06 November 2023 11:04 WIB