Bupati Meranti Harapkan Bantuan Semua Pihak Atasi Karlahut

Selatpanjang (Antarariau.com) - Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Irwan berharap mendapat perhatian dan bantuan pusat untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah setempat pada 2017.

"Harapan kita dari perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pusat dapat mengoptimalkan operasional penanganan karlahut dilapangan," kata Irwan melalui surat elektronik usai mengikuti Rakornas Cegah Karlahut 2017 di Istana Negara Jakarta, Senin.

Irwan berharap instansi terkait dalam hal ini BPBD Meranti, BLH dan Kehutanan serta lembaga sosial masyarakat peduli api bisa bekerja maksimal. Ia juga berdoa semoga Indonesia kedepan khususnya Provinsi Riau, Kabupaten Meranti dapat terbebas dari kebakaran hutan dan lahan (karlahut) serta bencana asap.

Ia juga berjanji serius menyikapi masalah karlahut dan bencana asap. Berbagai upayapun dilakukan mulai dari mengerahkan seluruh personel yang ada TNI/Polri di bawah koordinasi BPBD Meranti, membentuk kelompok masyarakat peduli api hingga kerjasama dengan perusahaan dan swasta yang beroperasi diwilayahnya.

Di tahun 2016, Meranti berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan mencapai 70-80 persen dan BPBD setempat meraih dua penghargaan dari Gubernur Riau.

Adapun upaya yang dilakukan seperti dijelaskan Kepala BPBD Meranti Drs Edi Afrizal adalah dengan penanganan berjenjang yang melibatkan personel mulai dari aparatur desa, kecamatan hingga kabupaten.

Hal yang sama juga didukung oleh Kepolisian mulai dari Babinkamtibmas hingga ke Mapolres. Begitu juga dari TNI mulai dari Babinsa hingga Koramil. Penanganan berjenjang dan pihak perusahaan membantu dengan membangun embung.

Tatap Muka Tidak kalah penting adalah upaya pencegahan melalui sosialisasi tatap muka antara BPBD/TNI/Polri dengan masyarakat dan dunia usaha yang memiliki lahan.

Hal ini dinilai penting karena dari data yang dihimpun di lapangan, 95 pesen faktor penyebab terjadinya karlahut adalah akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja sementara faktor alam dinilai sangat kecil.

Pada rakor tersebut masalah karlahut yang tak henti terjadi di Indonesia menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo.

Agar karlahut yang dapat menimbulkan bencana asap di Indonesia tidak terjadi lagi, Presiden Joko Widodo memanggil gubernur 9 provinsi tanpa boleh diwakilkan, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Papua. Berikut bupati dan wali kota di provinsi tersebut.

Untuk Provinsi Riau diikuti oleh Bupati Siak, Pelalawan,  Meranti, wali kota Dumai, bupati Kampar, Rohil, Kuansing dan  Rohul.

Keinginan dari Presiden RI Joko Widodo, kata dia, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya karlahut dan bencana asap di Indonesia.

Dalam rakor tersebut Bupati Meranti Irwan menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa Pemda Kabupaten Meranti serius dalam mengantisipasi masalah karlahut.

Namun untuk mencegah terjadinya karlahut di Meranti, menurut bupati, bukan perkara yang mudah karena kawasan hutan gambut dan medan yang berat menjadi kendala utama.

Seperti diketahui 85 persen dari kawasan hutan dan perkebunan di Meranti memiliki struktur tanah gambut yang mencapai kedalaman tujuh meter. Sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan.

Hal itu semakin diperparah dengan sulitnya sumber air, keterbatasan personel, peralatan dan transportasi darat, laut dan dukungan udara untuk menangani seluruh kawasan tersebut.