Kebijakan Subsidi PLN Bisa Menghemat Anggaran, Benarkah??

id kebijakan subsidi, pln bisa, menghemat anggaran benarkah

Kebijakan Subsidi PLN Bisa Menghemat Anggaran, Benarkah??

Pekanbaru (Antarariau.com) - Data Terpadu Kementerian Sosial dan TNP2K (Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan) mencatat ada 525.090 pelanggan PLN berdaya 900VA di Riau-Kepulauan Riau (Kepri) akan terdampak kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yang berlaku 1 Januari 2017.

"Artinya ada 74 persen dari pelanggan PLN berdaya 900VA di Riau - Kepri sebelumnya nanti akan mengalami penyesuaian tarif," kata Koordinator program kemitraan TNP2K Regi Wahono di Pekanbaru, Rabu.

Regi Wahono menjelaskan dari data didapat selama ini jumlah rumah tangga yang menggunakan daya 900VA itu di Riau-Kepri 707.460.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) dan Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga jumlahnya berubah.

Sesuai hasil pencocokan TNP2K dengan Kementerian Sosial terhadap pelanggan 900VA yang layak ditarik subsidinya.

Karena berbagai faktor dan tidak masuk kedalam data terpadu, sehingga ada pemutahiran.

"Sehingga dari pelanggan 900VA di Riau- Kepri yang dapat subsidi hanya 182.379 setelah terferivikasi," ucapnya.

Dengan demikian sebut dia jika pelanggan listrik 450VA tidak terdampak penarikan subsidi di Riau-Kepri hingga Oktober 2016 ada 110.456 rumah tangga.

"Maka total penerima subsidi di Riau-Kepri hingga Oktober sebanyak 292.835 rumah tangga," tegasnya.

Menurut Regi Wahono menjelaskan rata-rata subsidi listrik yang diterima 40 pesen warga termiskin kurang dari 30 persen. Artinya, sebagian besar subsidi masih dinikmati oleh golongan orang mampu.

Padahal subsidi listrik yang diberikan setiap tahunnya cukup besar. Rata-rata anggaran subsidi listrik dari 2012 hingga 2016 mencapai lebih dari Rp80 triliun per tahun.

"Dengan adanya pengalihan subsidi listrik, pemerintah bisa menghemat anggaran sekitar Rp22 triliun dalam setahun. Dengan demikian, dana tersebut bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik dan melayani 10 juta masyarakat yang belum menikmati listrik," katanya menambahkan.