Dumai, Riau (Antarariau.com) - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyebutkan penyelesaian rancangan tata ruang wilayah sudah mendekati final dan pemerintah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta lembaga terkait.
Kesepakatan rencana aksi dengan Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK ini dilakukan agar penyelesaian RTRW sesuai ketentuan dan tidak menyalahi aturan.
"Bulan maret ini sudah harus diselesaikan dan kpk mengundang pihak terkait untuk melakukan rencana aksi penyelesaian rtrw riau," kata gubernur kepada pers di Kota Dumai, Minggu.
Dikatakan, pembahasan terakhir RTRW Riau dengan legislatif dan kementerian terkait sudah dilakukan. Pemerintah provinsi bersinergi dengan KPK supaya segera rampung dan tidak salah.
Rencana aksi ini dilakukan karena Supervisi Pencegahan KPK karena di sektor perkebunan dan kehutanan hasil evaluasi ditemukan perizinan perusahaan tidak prosedural.
"Kita tidak mau salah dalam penyelesaian rtrw ini, karena itu harus bersinergi dengan kpk terkait sektor kehutanan dan perkebunan," katanya.
Pemerintah Provinsi Riau berharap penyelesaian RTRW dapat dilakukan pada Maret 2017 dan diharapkan berjalan lancar tanpa ada kendala agar investasi tertunda bisa kembali masuk.
Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau mencatat nilai investasi tertunda masuk karena terkendala RTRW di seluruh kabupaten kota di Riau diperkirakan mencapai Rp70 triliun.
"Harapannya investasi kembali berjalan di riau, terutama di Dumai karena laporan wali kota akibat rtrw ini menunda rencana penanaman modal sekitar Rp20 triliun," demikian gubernur.
Akibat belum disahkan RTRW, Pemkot Dumai tidak bisa mengeluarkan izin untuk syarat pembangunan, seperti izin mendirikan bangunan atau IMB.
Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Dumai menyebut nilai investasi yang menanti kepastian RTRW mencapai Rp20 triliun dan tidak sedikit investor menarik diri alias batal menanamkan modal di daerah pesisir ini.
Wali Kota Dumai Zulkifli As mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal pembahasan RTRW dengan harapan segera disahkan dan sektor investasi kembali meningkat.
"Pemerintah terus berkomunikasi terkait kepastian pengesahan rtrw, karena kalangan investor bidang industri membutuhkan perizinan untuk memulai buka usaha di dumai," kata wali kota.
Gelar Koordinasi Dengan KPK, Gubri Janjikan Penyelesaian RTRW Segera
