Pekanbaru (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau mendapat temuan 6.000 hektare lahan milik PT Rokan Aprindo Pratama Plantation diduga "mencaplok" kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak mengantongi izin dari Pemkab setempat.
"Kami melakukan tinjauan beberapa waktu lalu, didapati 6.000 hektare hutan yang dirambah milik perusahaan kelapa sawit tidak memiliki izin. Sempat kami tanyakan kepada Pemkab Rohil yang mengaku tidak tahu ribuan hektare hutan sudah dirambah," kata Wakil Rakyat Riau, Asri Auzar di Pekanbaru, Senin.
Asri, yang merupakan Dapil Rohil, mengaku gusar dengan lemahnya penegakan hukum, pasalnya sudah enam tahun ribuan hektare lahan tersebut dirambah dan digunakan untuk aktivitas bertanam sawit, namun seakan lolos dari pantauan.
"Mereka (perusahaan) hanya melakukan MoU (nota kesepahaman) dengan masyarakat, bayangkan lucunya negeri ini, Riau seperti tidak bertuan," tegasnya.
PT Rokan Aprindo Pratama Plantation yang beroperasi di desa Siarang-arang, Kabupaten Rohil merupakan anak perusahaan dari PT APSL dinilai telah melakukan pelanggaran karena area tersebut berada dalam kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Rohil. Sehingga pihak DPRD Riau berjanji akan segera melaporkan hasil temuannya tersebut kepada pihak berwajib, agar dapat segera diberikan sanksi tegas.
"Ini namanya sewenang-wenang. Mereka (perusahan) berkilah bawa-bawa nama pusat, jadi jika ini diproses Polda, maka akan jelas duduk persoalan dan pelanggarannya," sebutnya.
Politisi Demokrat ini, memohon kepada Kapolda agar bentindak cepat terhadap mafia perambah hutan, sehingga memberi efek jera untuk perusahaan-perusaahan nakal lainnya.
"Ini fenomena yang banyak di Riau. Mereka tidak memiliki surat izin tapi bisa membangun perusahaan," paparnya.
Asri Auzar mengaku, saat sidak memboyong instansi terkait dari pihak Pemprov Riau, Aparat Penegak Hukum, Pemkab Rohil serta Lembaga Masyarakat yang ada Wilayah itu.
Oleh: Diana Syafni
Berita Lainnya
Legislator minta perusahaan segera rapikan kabel fiber optik
13 March 2024 14:04 WIB
Legislator minta DKI untuk sediakan alat pemadam api ringan di setiap RT
20 February 2024 13:55 WIB
Legislator desak DKI evaluasi kembali kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
26 January 2024 17:02 WIB
Sekolah negeri lebihi kapasitas dan masih ada zoom meeting, legislator Riau bersurat ke menteri
15 January 2024 19:19 WIB
Menteri-legislator-kepala daerah jika maju pilpres tak wajib mundur
24 November 2023 16:38 WIB
Legislator sarankan Pemprov DKI sematkan teknologi ATM pada e-KTP
13 October 2023 12:00 WIB
Legislator usul kenaikan pajak kendaraan bermotor untuk atasi polusi udara
10 August 2023 14:19 WIB
Legislator Kaltim usulkan 10.000 sambungan PLTS baru untuk desa tertinggal
05 August 2023 12:25 WIB