Pekanbaru (Antarariau.com) - Panitia Khusus Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau menyampaikan keluhan atau "curhatan" kepada DPR, terkait pedoman Surat Keputusan RTRW setempat yang terlalu banyak diterbitkan Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kami jadi bingung mau pakai aturan yang mana pak. Ada banyak SK yang dikeluarkan KemenLHK. Lalu mana yang harus kami pedomani," kata Asri Auzar di Pekanbaru, Selasa.
Ia mengaku, selama ini hal tersebut cukup menjadi polemik sebab banyak masyarakat atau perusahaan yang memegang SK RTRW berbeda-beda sebagai acuan sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum.
Asri mengkritik tegas kebijakan pemerintah pusat yang terkesan main-main dalam menyelesaikan RTRW, hal tersebut disampaikannya dihadapan Anggota Komisi IV DPR RI dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
"Salah-satunya penyebab mengkatungnya penyelesaian RTRW Riau ini adalah regulasi yang tumpang tindih dari Pemerintah Pusat serta egosentrik dari kementerian terkait sehingga menyebabkan bertambah rumit," ujarnya.
Selain itu, Asri Auzar juga memberikan pemahaman kepada anggota Komisi IV akibat mandeknya persoalan RTRW bertahun-tahun berakibat kepastian hukum dalam hal investasi di Riau. Triliunan dana yang harusnya sudah bisa diinvestasikan untuk menggerakan perekonomian di Riau pun harus kembali sirna, karena RTRW yang bertahun-tahun tak pernah dituntaskan.
Untuk itu, kata Politisi Demokrat ini, salah-satu upaya Pihaknya dalam mempercepat penyelesaian RTRW Riau yakni dengan menggandeng pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Terlibatnya KPK dalam penyelesaian Tata Ruang Riau dimaksud agar dalam pengesahannya tidak lagi menimbulkan polemik hukum dikemudian hari," lanjutnya lagi.
Rencana pertemuan yang dijadwalkan Februari ini, kata Asri, dengan melibatkan empat Kementerian diantaranya Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Serta menghadirkan perwakilan dari DPR RI komisi II, IV dan VII. Mudah-mudahan dari pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan," ujarnya pula.
Politisi Demokrat optimis, buah dari realisasi pembahasan RTRW dengan sejumlah Stakeholder itu akan mempercepat selesai RTRW yang ditargetkan Maret 2017 ini.
Oleh: Diana Syafni
Berita Lainnya
Istri siri polisi di Kepri curhat alami KDRT
03 April 2024 3:53 WIB
Kesetiaan Azhiera Adzka Fathir mendampingi Kurnia Meiga
11 March 2024 14:38 WIB
Menteri LKH datang, Wabup Bengkalis curhat masalah lingkungan
07 March 2024 18:07 WIB
Ganjar Pranowo sebut pedagang Pasar Induk Kajen curhat harga sembako tidak jua turun
16 January 2024 12:25 WIB
Usai shalat subuh, Kapolda Riau gelar Jumat curhat di Dumai
12 January 2024 19:39 WIB
Kapolda Riau dengar curhat masyarakat Pelalawan terkait banjir dan jam kerja polisi
05 January 2024 19:21 WIB
Desainer lokal dan pelaku UMKM curhat ke Sandiaga Uno saat lawatan ke Pekanbaru
10 December 2023 20:32 WIB
Jumat curhat, Kapolda Riau tampung keluhan masyarakat Kampar dari judi online hingga aliran sesat
20 October 2023 16:57 WIB