Pekanbaru (Antarariau.com) - Ketua Tim Pansus RTRW DPRD Riau menyebutkan bahwa pembangunan di Riau masih terkendala oleh banyaknya izin konsesi yang menyulitkan investor.
"Investor pembangunan masuk ke Riau itu masih terkendala lahan konsesi, yang katanya pemerintah pinjam lahan ke perusahaan, ternyata tak begitu, kita sudah dibohongi perusahaan," ujar Ketua Tim Pansus RTRW DPRD Riau Asri Auzar di Gedung Lancang Kuning Pekanbaru, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan, seharusnya pembangunan untuk kepentingan orang banyak tidak perlu meminta izin dari perusahaan, tapi cukup kepada pemerintah provinsi.
Disisi lain ia juga menjelaskan tim terpadu bentukan Kemen-LHK sudah mengusulkan perubahan kawasan hutan seluas 2,7 juta ha namun yang diakomodir hanya 1,6 juta lebih Ha.
Menurut Asri, hal ini berdampak 142 sesa di Provinsi Riau masuk kawasan hutan. Hal ini yang sedang diupayakan pihaknya agar desa tersebut tetap diluar kawasan hutan.
"Pansus akan tetap akomodir agar 142 desa tersebuy tidak masuk kedalam kawasan hutan, karena imi menyangkut kepentingan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa untuk perusahaan yang tidak memiliki izin dan masuk kedalam kawasan hutan, ia berharap agar penegak hukum bisa memberikan tindak lanjut.
"Kami upayakan agar 142 desa yang masih masuk kawasan hutan untuk dikeluarkan. Untuk perusahaan yang tidak memiliki izin biarkan saja hukum yang menangani," tutupnya.
Oleh: Gebby Fadhila Sari
Banyaknya Izin Konsesi Persulit Langkah Investor Di Riau
