Pekanbaru (Antarariau.com) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mengemukakan bahwa sarana dan prasarana pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan didaerah itu masih sangat terbatas, jika dibandingkan dengan luas lahan yang rawan terjadi kebakaran.
"Selain itu akses untuk menjangkau lokasi kebakaran juga sangat sulit sehingga membutuhkan helikopter untuk melakukan Water bombing," kata Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Provinsi Riau Jim Gafur di Pekanbaru, Selasa.
Ia menjelaskan bahwa perizinan penggunaan helikopter tidak berada dibawah kewenangan pemerintah Provinsi Riau, melainkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jika telah terjadi kebakaran, kemudian helikopter tidak digunakan karena adanya proses administrasi maka akan menyebabkan kebakaran meluas dengan sangat cepat," jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, saat ini BPBD Provinsi Riau telah mengajukan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk merealisasikan helikopter baru.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini helikopternya segera datang," ujarnya.
Ia memaparkan bahwa bencana asap akibat Karlahut ini sudah terjadi sejak tahun 1997, dan pada 2016 dapat dicegah hingga 83 persen.
"Oleh sebab itu, saat ini BPBD bersama seluruh pihak terkait juga meningkatkan upaya pencegahan Karlahut dengan mengadakan sosialisasi, menyebarkan himbauan, maklumat, pengumuman serta mengadakan patroli," jelasnya.
Selain itu pencegahan juga dilakukan dengan pembuatan kanal blocking, embung, kolam penampungan air dan sumur bor.
"Tidak hanya itu, BPBD juga mengadakan pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat yang berada di desa dalam menjaga desa dari Karlahut," katanya.
Jika dalam keadaan darurat, katanya, maka akan dilakukan penetapan siaga darurat, pembentukan posko dan satgas terpadu.
"Operasi satgas ini nantinya akan meliputi pemadaman melalui darat dan udara, kemudian juga dilakukan patroli terpadu dan terukur, serta jika sangat diperlukan dilakukan hujan buatan," paparnya.
BPBD Riau: Sarana Pengendalian Karlahut Tak Sebanding Dengan Luas Area
