Bangkinang Kota (Antarariau.com) - Perekonomian provinsi Riau saat ini masih lemah terutama di 4 (empat) Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, untuk itu, dengan adanya Rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Riau dapat berintegrasi untuk memperkuat kembali perekonomian di daerah kita.
Begitu dikatakan Gubernur Riau, Arsyad Juliandy Rahman dalam arahannya pada Rapat koordinasi teknis bidang perdagangan, koperasi dan UKM Se- Provinsi Riau tahun 2017 sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama pelayanan tera-tera ulang metrologi legal antara bupati,walikota se Provinsi Riau dengan PJ walikota pekanbaru yang dilaksanakan di Balai Bupati Kampar, Rabu (8/3).
Ditambahkan Arsyad, rapat koordinasi perdagangan, koperasi dan UKM ini bertujuan untuk menyusun program yang strategis untuk tahun 2018, dengan adanya opd baru, berbagai momen klatur baru diharapkan mampu berintegrasi dan menghasilkan program yang baik untuk kemajuan perekonomian provinsi Riau.
Sementara itu, PJ. Bupati Kampar Syahrial Abdi, AP, MS.i mengucapkan penghargaan dan apresiasi kepada provinsi Riau atas kepercayaan sebagai tuan rumah rakornis bidang perdagangan koperasi dan UKM Se Provinsi Riau
"Rakornis kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karna dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, para Bupati dan Walikota se-provinsi Riau dalam rangka Penandatanganan kerjasama pelayanan tera-tera ulang UTTP sebagai tindak lanjut amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan menteri perdagangan Nomor 78/M-DAG/Per/11/2016 tentang unit metrologi legal, dimana pada pasal 11 ayat (1) disebutkan dalam hal pemerintah Kabupaten /kota belum mampu melaksanakan kegiatan metrologi legal secara mandiri, maka dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten /kota yang terdekat dan memiliki surat keterangan kemampuan pelayanan tera/tera ulang UTTP berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas" ujar Syahrial Abdi
Ditambah Syahrial Abdi, mengingat pemerintah kota Pekanbaru merupakan stu-satunya daerah yang mampu secara mandiri melakukan pelayanan tera/tera ulang UTTP, karena dapat dukungan langsung dari pemerintah provinsi Riau berupa personil dan sarana serta prasarana kemetrologian, untuk itulah hari ini akan ditandatangani perjanjian kerjasama pelayanan tera/tera ulang yang berlaku sampai pemerintah Kabupaten kota mampu secara mandiri atau paling lama sampai dengan 31 desember 2018
" dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, diharapkan pelayanan tera/tera ulang UTTP dan pengawasan kemetrologian diseluruh wilayah Kabupaten / kota se Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik dan lancar" harap Syahrial
Dijelaskan Syahrial, saat ini Kabupaten Kampar telah memiliki UPTD Metrologi legal dinas perdagangan, koperasi dan UKM dengan pembangunan gedung berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kementerian perdagangan RI tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 13 miliar dengan peralatan standar kerja dibiayai melalui anggaran APBD Kampar. (ADV)
Gubri: Terdapat Empat Kabupaten Dengan Ekonomi Lemah
