Bupati Inhil Harapkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan

id bupati inhil, harapkan partisipasi, masyarakat dalam, forum perencanaan pembangunan

Bupati Inhil Harapkan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan

Tembilahan (Antarariau.com) - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau Muhammad Wardan menghadiri forum komunikasi publik perencanaan penyusunan program prioritas dalam pembangunan untuk tahun anggaran 2018 di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Senin (13/3).

"Adapun tujuan pelaksanaan forum komunikasi publik ini adalah sebagai sebuah tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan yang berkesinambungan," ujar Bupati Inhil Muhammad Wardan di Tembilahan, Jumat.

Selain itu, fungsi pelaksanaan forum komunikasi publik ini yakni untuk menjaring aspirasi terhadap program prioritas pembangunan di Inhil.

Bupati muhammad Wardan dalam arahannya yang sekaligus membuka forum mengatakan, forum yang memiliki fungsi menampung aspirasi masyarakat ini, semestinya harus didominasi kehadiran masyarakat ataupun unsur masyarakat yang mewakili.

"Dengan kehadiran masyarakat di forum ini, tentunya dapat memberikan pertimbangan, masukan menyangkut progres pembangunan di Kabupaten Inhil, karena forum ini memang diperuntukkan bagi publik. Inilah wadah, sarana bagi masyarakat, menyampaikan aspirasi, pokok pikiran, dan gagasan," ucapnya.

Selain itu, melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini, Ia mengharapkan, seluruh kepentingan masyarakat akan pembangunan dapat diakomodir di tahun 2018 mendatang.

"Dalam forum ini, Bottom - Up System akan dapat diberlakukan, peran serta dari semua komponen masyarakat dalam pembangunan dapat terlihat. Aspirasi, gagasan dan pokok pikiran disampaikan langsung oleh masyarakat kepada pemerintah. Ini merupakan wadah kontribusi dari masyarakat terhadap pembangunan," tuturnya.

Selain tujuan umum, seperti penyampaian aspirasi, dikatakan Wardan, forum ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. Sehingga, lanjutnya, masyarakat bisa memanfaatkan momen ini untuk secara pro aktif menyampaikan masukan dalam konteks evaluasi.

"Kedepan, maunya forum-forum seperti ini dapat dilaksanakan di tempat yang lebih terbuka. Agar, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum ini yang berdampak positif terhadap pembangunan nantinya akan meningkat," imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, sebagian masyarakat telah dapat menikmati kinerja pembangunan oleh Pemkab Inhil, seperti pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan yang telah dilaksanakan selama ini. Meski, masih terdapat beberapa persoalan pembangunan yang terjadi.

"Dalam kunjungan saya ke desa-desa, saya melihat ada masyarakat yang mulai menikmati hasil pembangunan ini. Hal ini tentunya menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Namun demikian, saya sadari masih ada juga pembangunan yang belum terlaksana. Masih banyak persoalan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, khususnya jalan yang menjadi kewenangan nasional maupun provinsi," katanya.

Dalam arahannya ini, Wardan juga menyorot pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya yang tergolong sukses pada beberapa kawasan perdesaan di Kabupaten Inhil.

Selanjutnya, Wardan mengatakan, telah banyak alokasi dana yang diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari Provinsi hingga pusat, guna mengoptimalkan upaya pembangunan di Kabupaten Inhil.

"2016, tujuh ruas jalan nasional telah berhasil dibangun dengan total panjang keseluruhan lebih kurang 161 Kilometer. Jalan provinsi juga sudah banyak yg dibangun. Meski di sebagian ruas harus menggelontorkan dana yang sedikit lebih besar karena akses material bangunan yang sulit, seperti ruas jalan batas jambi," katanya.

Untuk jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Inhil, Wardan mengaku, telah meminta ruas jalan daerah Mumpa menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2018 mendatang. Sebab, katanya, ruas Jalan Mumpa berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Selain itu, ruas jalan Sungai Piring-Teluk Pinang yang pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Khusus akan diusulkan oleh pihak Pemkab Inhil menjadi kewenangan provinsi dengan beberapa ruas jalan lainnya di tahun 2018.

Wardan meminta agar pihak media dapat secara aktif mengekspos seluruh pembangunan yang telah dilaksanakan. Sebab selama ini, Wardan merasa ekspose media terhadap pembangunan kurang dilakukan.

"Seperti ruas jalan Sanglar-Pulau Kijang jangan lagi yang diekspos hanya jalan dengan batang kayu kelapa saja. Padahal pembangunannya sudah dilaksanakan," guraunya.

Dikatakan Wardan, sebagian masyarakat bahkan ASN masih ada yang menganggap kalau Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang secara periodik rutin dilaksanakan setiap tahunnya bukanlah hal yang penting.

Padahal, Musrenbang yang dilaksanakan di setiap tingkatan daerah, merupakan satu-satunya sarana penyampaian aspirasi masyarakat untuk kemudian direalisasikan.

"Bahkan, saat kunjungan Bupati, ada masyarakat yang titip-titip proposal. Kita kan sudah ada Musrenbang. Semua permohonan usulan sudah dapat dimasukkan melalui Musrenbang," katanya.

Tak hanya pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemkab, dikatakan Wardan, ihwal sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai pun harus mendapatkan perhatian nantinya. Serta, permasalahan kualitas pelayanan publik yang masih dianggap perlu untuk terus ditingkatkan.

Terakhir, Wardan berharap, melalui forum komunikasi publik ini, transparansi dapat tercipta dan akuntabilitas publik dapat terlaksana. Begitu pula, dengan tujuan pembangunan yang diharapkan Wardan dapat tercapai nantinya.

"Upaya pemerintah sudah banyak dilakukan. Meski belum mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat di suatu daerah, masih belum seperti yang kita harapkan. Untuk itu, perlu dukungan seluruh pihak," papar Wardan.