Sambangi Kantor Staf Kepresidenan, Pansus Monitoring Lahan DPRD Riau "Curhat"

Pekanbaru (Antarariau.com) - Panitia Khusus monitoring lahan DPRD Provinsi Riau menyambangi Kantor Staf Presiden, membahas polemik temuan lahan-lahan bermasalah yang ada di kawasan setempat.

Ketua Komisi A DPRD Riau Hazmi Setiadi di Pekanbaru, Kamis menyebutkan kunjungan beberapa waktu lalu itu, menjadi upaya terakhir agar temuan lahan-lahan bermasalah di Riau menemui titik dari sisi kejelasan dan penegakan hukum.

"Pertemuan kita kemaren membahas tentang apa yang menjadi temuan Pansus monitoring lahan. Kita mensinergikan data-data yang sebelumnya sudah kita serahkan ke BIN, KPK dan instansi hukum lainnya. Jadi intinya ini menjadi upaya terakhir kita agar staf kantor presiden bisa men" followup"," harap Hazmi.

Adapun temuan pansus monitoring lahan DPRD Riau diantaranya terdapat 1,8 juta lahan perkebunan sawit berada di kawasan hutan milik negara tanpa izin serta 119 perusahaan kelapa sawit beroperasi tapi tidak memiliki kebun sawit.

Hasil temuan ini terkesan tidak ditindaklanjuti oleh sejumlah pihak terbukti dengan lambannya proses penegakan hukum di Kawasan itu.

Pihaknya berharap, setelah data-data diserahkan kepada Staf Kantor Presiden dapat segera diproses. Kedatangan Pihaknya bersama Lembaga Adat Melayu Riau disambut langsung oleh Staf Kantor Presiden Albert Nego Tarigan.

"Kesimpulan dari pertemuan ini, mereka akan memnaggil Badan Pertanahan Nasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mau diapakan lahan-lahan bermasalah ini," katanya pula.

"Mendampingi LAM Riau mereka mengharapkan pada pada program reformasi agraria harus diatur 70 persen peruntukan untuk masyarakat 30 untuk kepentingan lainya," lanjutnya pula.