Intsiawati Ayus Kritik Kinerja Pemprov Riau Dalam Mengelola APBD

Pekanbaru (Antarariau.com) - Anggota DPD/MPR RI asal Riau Intsiawati Ayus mengkritik beberapa pejabat di Provinsi Riau saat ini belum cerdas menggunakan/membelanjakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pembangunan dan rakyat.

"Saya mengutip kalimat ini dari ucapan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat rapat dengan DPD/MPR RI," kata Anggota DPD/MPR RI asal Riau Intsiawati Ayus pada saat menggelar pertemuan dengan beberapa awak media, di Pekanbaru, Jumat.

Menurut Ayus pendapat ini memang benar dan cocok untuk pejabat di Riau yang uangnya banyak tetapi tidak cerdas membelanjakan.

Bahkan sebut Ayus di kalangan MPR RI Riau itu memiliki kemampuan yang minim untuk mengelola keuangan daerah terbukti terus mengalami Silpa tiap tahunnya.

"Pejabat Riau gemar belanja ia, tetapi apakah yang dibeli itu tepat sasaran belum, karena nggak cerdas dalam membelanjakan," tuturnya.  
    
Padahal Riau terkenal dengan kekayaan hasil bumi yang berlimpah. Tetapi sayangnya kondisi ini membuat pola belanja pejabatnya tidak cerdas dan asal-asalan.

Ia juga menilai dalam menggunakan duit daerah kebiasaan pejabat Riau tanpa memikirkan manfaatnya untuk masyarakat, yang penting terbangun keinginan.

Misalkan Ayus mencontohkan pembangunan kompleks perkantoran Walikota Pekanbaru di Tenayan Raya yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp1,2 triliun untuk dua tahun anggaran 2016-2017.

Sementara besaran APBD Pekanbaru dua tahun terakhir hanya berkisar Rp2,3 triliun. Bisa dibayangkan berapa persen habis untuk pembangunan satu kantor saja.

Padahal masih banyak keperluan lain yang lebih penting atau prioritas belum dibiayai.

"Pejabat yang cerdas, bisa mengurutkan mana yang harus menjadi prioritas dan bukan. Pembangunan perkantoran disana sini, apa itu pas peruntukan manfaatnya untuk masyarakat," ucapnya Ayus bertanya.

Dikatakannya lagi, sebagai kepala daerah seharusnya mampu mengurutkan mana yang menjadi prioritas pertama dan mana yang harus menjadi nomor kesekian.

"Kalau jadi pemimpin tapi tidak mampu mengurutkan hal-hal prioritas, kita bisa nilai kapasitasnya bagaimana," kritiknya lagi.

Sebenarnya, sebut Ayus, masih banyak hal yang bisa dibelanjakan dengan anggaran itu untuk kepentingan masyarakat.

"Banjir misalkan, disana sini terjadi, baik Pekanbaru, Rohul, itu tiap tahun banjir," urainya mencontohhkan.

Harusnya pejabat bisa membelanjakan anggaran itu untuk mengatasi daerah banjir dulu.

"Kalau dibelanjakan dengan cerdas bayangkan manfaatnya untuk masyarakat, " tegasnya.

Selain banjir masalah lainnya yang juga prioritas perbaikan pengangkutan sampah. Ia melihat selama ini belum jalan padahal itu menyangkut hajat masyarakat.

Ada lagi ruang terbuka hijau dimana saat ini belum sepenuhnya tersedia sesuai porsinya.

"Kemudian tata kelola pasar karena disitu jual beli ekonomi masyarakat kecil, makanya Pekanbaru segera butuh pasar induk," katanya menambahkan.

Ayus berharap kedepan jangan ada lagi yang mubazir untuk penggunaan belanja daerah agar semua bermanfaat.

Artinya perlu kecerdasan, misalkan jumlah uang yang dibelanjakan bersanding dengan manfaat.

Ia menambahkan penilaian lain untuk Provinsi Riau kelemahan yang terjadi saat ini birokrasi yang belum bagus, selain koordinasi dengan kabupaten/ kota sehingga belum terwujudnya pembangunan terintegrasi.

"Ada proyek di banggun di salah satu kabupaten, tetapi masyarakat tidak tahu manfaatnya," ujar Ayus mencontohkan tanpa merinci wilayah mana dimaksud.

Disisi lain, Ayus memuji Kabupaten Siak yang sudah mulai menujukkan proporsional penggunaan anggarannya bagi pembangunan.

"Kabupaten Siak saya lihat mulai komit dan konsisten, mana daerah niaga, pertanian dan sebagainya sudah tertata," tambahnya.