Bupati Inhil Harapkan Adanya Standarisasi Indikator Kemiskinan

Tembilahan (Antarariau.com) - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Muhammad Wardan meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) untuk melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.

"Memang tidak dapat dipungkiri, indikator kemiskinan ada berbagai macam. Sehingga, penyimpulan terhadap angka kemiskinan pun menjadi variatif," ujar Bupati Inhil Muhammad Wardan di Tembilahan, Jumat.

Wardan mengatkaan, Peran Disdukpencapil dalam pengumpulan data masyarakat miskin dengan indikator yang baku tentu menjadi sebuah keharusan untuk menghindari kesimpang siuran.

Hal ini dilakukan kata dia, mengingat hingga sejauh ini kerap terjadi kesimpang siuran menyangkut angka kemiskinan yang riil di Kabupaten Inhil.

Wardan mencontohkan, ihwal kesimpang siuran ini terlihat dari data rilisan antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Inhil dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tembilahan yang terdapat perbedaan.

"Terdapat indikator yang berbeda dari dua lembaga mengenai angka kemiskinan. Yang mana, BPS mengacu pada hasil survey di lapangan, sedangkan BPJS berpedoman pada jumlah peserta yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran. Sehingga, angka kemiskinan membengkak," pungkasnya.

Lebih lanjut Wardan mengungkapkan, kasus membengkaknya angka kemiskinan seperti yang terjadi di BPJS Tembilahan, disebabkan oleh banyaknya masyarakat mengaku miskin yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Untuk itulah, nanti dari Disdukpencapil, harus ada indikator-indikator yang tepat, indikator yang akurat dalam penghitungan angka kemiskinan, dalam estimasi masyarakat rentan miskin dan sebagainya," tutur Wardan. (ADV)


Oleh: Adriah Akil

loading...