Pekanbaru (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau menyayangkan pemerintah provinsi setempat hanya punya satu kapal pengawas perikanan, padahal kawasan pesisir yang perlu diawasi cukup luas dengan panjang garis pantai mencapai 2.079 kilometer.
"Kapal pengawas kurang, ini kan diperlukan untuk mengawal illegal fishing. Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu pengadaan kapal pengawas itu," kata anggota Komisi B DPRD Riau Karmila Sari, di Pekanbaru, Sabtu.
Pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk proaktif melakukan pengawasan ketat terhadap konflik laut yang dikhawatirkan terjadi karena longgar pengawasan. Apalagi sektor kelautan sangat rawan terhadap praktik pencurian ikan.
"Salah satunya kami mendorong program sektor pesisir dengan Rancangan Peraturan Daerah Perikanan Tangkap, sehingga akan diatur izin usaha tangkap, unit pelaksana teknis perikanan, dan pelabuhan ikan yang juga dapat melakukan pengawasan," kata Karmila pula.
Anggota Komisi B Makmun Solihin menyatakan, sangat ironis Riau hanya punya satu kapal pengawas perikanan dengan luasan laut yang dimiliki.
Kapal yang dimiliki polisi perairan dan anggota TNI AL di sini berukuran kecil, sehingga tidak efisien digunakan untuk pengawasan terhadap konflik laut.
"Dalam penanganan illegal fishing, bagaimana mereka mengawasinya. Sementara lautan kita berbatasan dengan provinsi lain, bahkan negara lain. Kalau kita anggap laut masa depan, seharusnya anggaran perlu disesuaikan," katanya pula.
Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau tercatat potensi kelautan pada 2016 di daerah ini mencapai 140.000 ton per tahun, dan terus mengalami peningkatan. Sedangkan potensi perikanan budi daya mencapai 40.000 ton per tahun.
Legislator Riau Minta Adanya Penambahan Kapal Pengawas Perikanan
