Legislator Pekanbaru Sepakati Pembangunan Pasar Cikpuan Menggunakan APBD

Pekanbaru (Antarariau.com) - DPRD Kota Pekanbaru sepakat pemerintah setempat agar membangun pasar tradisional Cikpuan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan melalui dana pihak ketiga mengingat kebutuhan pedagang.

"Kami sudah keluarkan Rp18 miliar lebih untuk pembangunan konstruksi yang ada sekarang kan tinggal melanjutkan saja," kata anggota Komisi II DPRD Pekanbaru Zulpan Hafiz di Pekanbaru, Sabtu.

Zulpan Hafiz mengemukakan karena keegoan Pemko selama ini ngotot pembangunan Pasar Cikpuan harus  pihak ketiga dengan sistem bangun guna serah atau Build Operate and Transfer (BOT) waktu lima tahun berlalu kerangka bangunan menjadi mangkrak.

Akhirnya para pedagang yang menjadi korban, bahkan hampir tiap tahun terjadi kebakaran di Pasar Cikpuan akibat arus pendek listrik akibat mereka berdagang pada bangunan darurat/sementara.

"Investor mana yang tertarik menanamkan modalnya dengan harus menggantikan Rp18 miliar bangunan lama lalu merobohkan untuk dibangun 15 lantai," ujarnya.

Padahal kalau itu sejak dulu sudah dilanjutkan pembangunannya berapa retribusi yang diperoleh dalam lima tahun, dan roda perekonomian masyarakat kecil terselamatkan.

"Hilangkan keegoan Pemko yang hari ini ngotot ingin BOT bagi Pasar Cikpuan," tegas Politisi Nasdem ini.

DPRD juga berharap agar Pemerintah Provinsi Riau mendukung masyarakat ekonomi kecil dengan memberikan hak pengelolaan Pasar Cikpuan kepada Pemko jika ingin melanjutkan pembangunannya.

"Mari jangan ditunda lagi, hilangkan keegoan masing-masing, karena yang korban pedagang.  Pemprov diharapkan kalau Pemko sudah mau melanjutkan kondisi pasar ini silahkan beri izin. Saya tahu sudah ada lampu hijau dari mereka," tegasnya.

Menurut dia lagi kalau Pemko mau menghilangkan ego, Pemprov juga sudah kasih lampu hijau, maka DPRD akan membantu memperjuangkan anggaran melanjutkan yang sudah ada supaya pedagang tidak luntang- lantung.

"BOT tidak semuanya bagus," ujarnya pula.

Ditanya jumlah kios yang akan dibangun tidak akan cukup bagi PKL karena itu yang menjadi alasan Pemko selama ini, Zulpan membantah, sebab bangunan mengacu kepada data awal pedagang.

"Karena konstruksi yang dibuatkan 2012 lalu sudah berdasarkan jumlah pedagang, kalau ada kekurangan itu data baru. Bisa ditambah kiosnya.

Memang diakuinya Pemko ada rencana bangun pasar modern 15 lantai lengkap hotel, mal, dilokasi tersebut dengan menghancurkan konstruksi bangunan lama.

"Kalau itu diterapkan hancur pedagang kecil mereka akan tergusur, kami sudah belajar dari Pasar Kodim yang kini jadi Senapelan itu BOT, ujungnya mereka jualan di emperan dan pinggir jalan," bebernya lagi.

Ia menyarankan jika Pemko ingin bangun pasar dengan konsep 15 lantai silahkan mencari lahan lain yang lebih strategis.

"Kalau ada investor mau bangun 15 lantai cari lahan lain saja masih banyak jangan korban pedagang kecil," katanya mengakhiri.