Tembilahan (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan perawat, khususnya tenaga perawat ners dengan memberikan tunjangan profesi.
Komitmen tersebut, dibuktikan dengan telah diterimanya usulan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Inhil kepada Pemerintah setempat.
"Memang benar ada usulan yang diajukan oleh PPNI Inhil kepada pemkab Inhil untuk pemberian tunjangan profesi perawat. Kemarin, usulan tersebut diterima oleh Pak Sekda (Sekretaris Daerah) Said Syarifuddin," ungkap Bupati Inhil Muhammad Wardan di Tembilahan, Sabtu.
Dikatakan Wardan, Pemerintah Kabupaten Inhil akan berupaya maksimal agar usulan tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin. Sebab, profesi perawat, khususnya perawat ners memang merupakan sebuah profesi yang memiliki peran vital di Kabupaten Inhil.
"Kami akan upayakan pemberian tunjangan bagi perawat ners agar secepatnya dapat terealisasikan." Ujarnya.
Wardan berharap kepada para perawat ners, untuk senantiasa bersabar dan terus memberikan pelayanan keperawatan terbaik bagi segenap masyarakat di Inhil.
"Teruslah berdedikasi. Teruslah menjaga konsistensi dalam bertugas, memberikan yang terbaik bagi masyarakat Inhil. Kami selaku Pemerintah Daerah senantiasa berupaya memperjuangkan kesejahteraan tenaga paramedis diantaranya adalah perawat," ucapnya.
Disamping itu, Ketua DPD PPNI Kabupaten Inhil, Ns. Matzen, mengatakan, usulan pemberian tunjangan tersebut dilakukan, mengingat perawat ners merupakan sebuah profesi keperawatan yang tergolong langka. Kelangkaan ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Inhil, melainkan juga mencakup skala Nasional. Sehingga, diperlukan perhatian khusus.
"Jika memang usulan pemberian tunjangan profesi ini disetujui. Maka, ini merupakan kado terindah bagi perawat, khususnya perawat ners dalam peringatan Hari Perawat Nasional Indonesia yang ke - 43 ini," tutur Matzen.
Lebih lanjut ia memaparkan, besaran pemberian tunjangan ini nantinya akan dilakukan dengan pertimbangan lokasi penempatan tugas dari masing-masing perawat ners yang berada di Kabupaten Inhil.
"Jadi, pertimbangan besaran tunjangan itu diberikan menurut penempatan kerja para perawat ners itu sendiri. Semakin jauh mereka bertugas dan semakin terpencil lokasi penugasan, maka semakin besar tunjangan yang akan mereka peroleh," ungkapnya.
Tak hanya dengan memberikan tunjangan bagi perawat ners, DPD PPNI Kabupaten Inhil juga telah mengajukan usulan kenaikan upah bagi perawat non aparatur sipil negara yang tersebar di Kabupaten Inhil, khususnya bagi para perawat yang bertugas di daerah pelosok.
"Kenaikan upah yang kami upayakan ini diharapkan bisa sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Usulan ini, kami ajukan kepada Pemkab Inhil. Meski, kami mengetahui adanya keterbatasan anggaran daerah saat ini," tukasnya.
Terkait penyebaran tenaga paramedis perawat, diakui Matzen, memang belum berimbang. Terlebih, di kawasan yang berada jauh dari Ibu Kota Kabupaten.
"Penyebaran tenaga perawat saat ini memang tidak berimbang, seperti bertumpuk di kawasan perkotaan. Sehingga, masih terdapat daerah atau kawasan yang minim tenaga perawat, bahkan tidak tersentuh sama sekali. Padahal, jika dilihat rasio antara jumlah perawat yang tercatat sebanyak 730 orang dengan jumlah masyarakat Inhil itu sudah sebanding," katanya.
Selanjutnya, kata dia, bertepatan dengan peringatan HPNI Ke-43 tahun 2017 ini, PPNI sedang dan akan menggelar beberapa rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan persoalan kesehatan bagi masyarakat.
"Sebagai contoh, hari Kamis lalu (16/3), kami mengadakan pengobatan massal, khitanan massal dan penyuluhan massal di Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling. Selain itu, dalam rangka memperingati HPNI ini pula, kami telah mencanangkan penyelenggaraan kegiatan seminar kesehatan yang memang rutin digelar setiap tahunnya, serta pemeriksaan kadar gula darah," terangnya.
Masalah Kesejahteraan memang menjadi prioritas Pemkab Inhil. salah seorang perawat yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan, Mario Lestari, SKM mengaku, telah merasakan perubahan positif pasca penerimaan remunerasi. Remunerasi, lanjutnya, diberlakukan sejak RSUD Puri Husada bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
"Besaran Remunerasi yang diterima, didasari pada besar-kecilnya beban kerja, penempatan kerja, kualifikasi pendidikan dan sebagainya. Jadi, proporsional besaran remunerasi yang diterima oleh masing-masing perawat di sini. Jika dilihat dari sudut pandang kesejahteraan, dibandingkan dulu, memang sudah lebih baik yang sekarang," ungkap Mario.
Sejauh ini, Mario Lestari juga mengaku, belum pernah sama sekali mendengar keluhan dari rekan seprofesinya menyangkut persoalan kesejahteraan.
"Kenyamanan yang diperoleh ini, lebih dikarenakan institusi Rumah Sakit yang telah berubah menjadi BLUD. Yang mana, sistem dalam BLUD tersebut, ditetapkan secara mandiri dan diatur sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Namun demikian, Ia tetap berharap, agar Pemkab Inhil dapat mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengangkatan langsung terhadap tenaga paramedis perawat non-aparatur sipil negara. Terlebih, bagi para perawat dengan masa kerja yang tergolong lama.
(ADV)
Oleh: Adriah Akil
Pemkab Inhil Berikan Perhatian Lebih Untuk Kesejahteraan Perawat Ners
